Tegaskan Terbuka, Tim TAP Gubernur Tak Masalah Diawasi

Erry Riyana Hardjapamekas

Erry Riyana Hardjapamekas

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tim Akselerasi Pembangunan (TAP)  siap dikritisi. Selain itu, semua anggota yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu mengaku siap terbuka dalam memberikan informasi kinerjanya.

Anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan pembentukan TAP Jabar sudah sesuai aturan. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018.

Orang-orang yang ada di dalamnya diisi oleh sejumlah pakar dengan latar belakang kelilmuan. Selain Erry Riyana Hardjapamekas, ada pula Indratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.

“TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi atau dikemas dengan cara kemasan indah. Potensi konflik kepentingan (PKK) muncul ketika keterbukaan tidak hadir, sebaliknya PKK tereduksi ketika transparansi hadir,” ujar Erry, Senin (18/3/2019).

Ia menegaskan setiap kinerja TAP sangat terbuka untuk diawasi oleh ahli. Jika ada yang menyimpang, semuanya siap untuk ditegur atau dievaluasi. “Silakan semua anggota TAP diawasi,” kata mantan Ketua KPK itu.

Erry menjelaskan, pembentukan TAP Jabar dilakukan untuk mengakselerasi program kerja serta mempercepat realisasi pembangunan di Jabar. Terlebih, ia pun menganggap wajar jika Ridwan Kamil membuat tim yang diisi oleh orang kepercayaannya.

“Mengangkat orang yang dipercaya itu bukanlah pelanggaran etika atau hukum. Terlalu mudah bila sekadar mencari kesalahan atau kelemahan, mari kita bersama-sama nenggali gagasan,” tutur Erry.

(azs)

loading...

Feeds

regulasi

Regulasi Rumit Ganggu Harga Pangan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania mengingatkan pemerintah terkait harga pangan. Menurutnya, bahwa regulasi …

Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru

Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa …