Kinerja Kang Emil Dipertanyakan

PEMAPARAN : Rizal Ramli memaparkan pemikirannya dalam acara Dialog Kebangsaan di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (12/3). (Gatot Poedji Utomo/RADAR BANDUNG)

PEMAPARAN : Rizal Ramli memaparkan pemikirannya dalam acara Dialog Kebangsaan di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (12/3). (Gatot Poedji Utomo/RADAR BANDUNG)

POJOKBANDUNG.COM, Bandung – Rizal Ramli memberikan kritik tajam kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dianggap lebih sibuk mengkampanyekan Joko Widodo dibandingkan mengurus daerah. Selain itu, ia menilai kemenangan calon presiden akan ditentukan oleh kekuatan kelompok masyarakat sipil yang lebih saat ini belum menentukan pilihan.

Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu menyatakan bahwa Ridwan Kamil harus menyadari posisinya sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat.

“Setelah terpilih menjadi gubernur, dia (Ridwan Kamil) sibuk jadi campaign managernya paslon 1 untuk jabar. Padahal dia dipilih oleh warga Jabar untuk memimpin dan membereskan jabar,” katanya saat ditemui usai mengisi acara dialog kebangsaan di kawasan Jalan Hasanudin, Kota Bandung, Selasa (12/3/2019).

Ia mengaku belum melihat strategi dari Ridwan Kamil membuat Jabar berkembang pesat. Terlebih, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Jabar belum pernah menonjol secara ekonomi meski punya sumber daya alam.

Padahal, ia mempunyai ekspektasi tinggi kepada Ridwan Kamil yang diklaim bisa membuat sebuah blueprint  bagaimana Jabar bisa lebih maju lebih hebat, atau pertumbuhan ekonominya bisa terus di angka dua persen di atas rata-rata nasional.

“70 persen uang beredar itu di Jabotabek. Harusnya Jabar kebagian dampaknya. Tapi dalam sejarah hanya Jatim yang pertumbuhan ekonominya 2 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jabar pas-pasan,” terangnya.

Daripada sibuk mengurus kampanye Jokowi, Ridwan kamil disarankan mengentaskan kemiskinan di jabar,  terutama di wilayah Jabar Selatan. “Sampai hari ini saya belum baca blue printnya, masa gubernur kerjaannya cuma bikin taman doang. Mana tim aklerasi saya kaga lihat programnya enggak pernah ada,” terangnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam Pilpres 2019, peta kekuatan ditentukan oleh kelompok masyarakat sipil. Dua capres, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) dan Prabowo Subianto (Prabowo-Sandi) harus bisa meraih simpati kepada mereka yang belum menentukan pilihan jika ingin menang.

“Prabowo sekarang udah deket dengan Jokowi, kurang dari satu digit. Yang menentukan (kemenangan) swing voters dan swing voters itu mayoritas civil society. Kalau mereka menentukan sikap, mereka lah penentu kemenangan,” ujarnya.

Namun, lanjut Rizal, civil society kini merasa ragu terhadap capres petahana Jokowi. Pasalnya, di periode pertama pemerintahannya, Jokowi gagal mengelola perekonomian negeri ini. Kebijakan Jokowi yang gagal di bidang ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mandek di angka 5 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut mengakibatkan risiko ekonomi makro Indonesia makin tinggi. Bahkan, defisit neraca perdagangan saat ini paling besar selama 10 tahun terakhir dan defisit transaksi berjalan paling tinggi selama 4,5 tahun terakhir.

“Bisanya minjem uang ke luar negeri banyak, supaya dolar masuk, supaya cadangan devisa naik, rupiah menguat. Istilahnya front loading, pinjaman jangka panjang yang ditarik ke depan. Ini solusi temporer yang bahaya untuk presiden yang akan datang,” beber Rizal seraya menyebutkan, pemerintahan Jokowi juga gagal meningkatkan daya beli rakyat akibat kenaikan harga bahan pokok.

Di sisi lain, lanjut Rizal, kalangan civil society juga dilanda kekhawatiran terhadap Prabowo jika kelak menggantikan Jokowi memimpin Indonesia. Mereka khawatir Prabowo memimpin Indonesia secara otoriter hingga memberangus demokrasi.

Berkaca dari kekhawatiran tersebut, Rizal pun menantang kedua capres untuk merevisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rizal menegaskan, revisi UU ITE penting dilakukan karena berbahaya terhadap demokrasi.

Rizal mengatakan, UU ITE itu lebih sadis dari produk hukum serupa buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku di era pemerintahan Presiden Soeharto. Produk hukum itu pulalah yang menjebloskannya ke penjara akibat tuduhan menghina penguasa.

Ia setuju jika UU ITE diterapkan untuk kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan sexual online, hingga kejahatan elektronik. Namun, sama sekali tidak setuju jika UU ITE dipakan untuk memberangus demokrasi.

“Jadi, saya tanya dua-duanya. Pak Prabowo, kalau anda terpilih menjadi presiden April nanti, mau gak merivisi UU ITE agar tidak memberangus demokrasi. Pak Prabowo bilang, ya agar Indonesia lebih demokratis. Saya tanya sandi, jawabannya ya juga. Pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Pak Jokowi dan timnya, sampai hari ini kagak ada jawabannya,” beber Rizal.

(gat)

Loading...

loading...

Feeds

Pemkab Bandung Serius Tegakkan KTR

Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat …

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …