Ayi Hambali Soroti Dana Pembangunan Kelurahan

CINDERA MATA: Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Ir H Ayi Hambali (kedua dari kanan) menerima cendera mata dari Wakil Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf saat acara Kunker Komite 4  DPD ke Pemkot Tasikmalaya, Kamis (28/2).

CINDERA MATA: Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Ir H Ayi Hambali (kedua dari kanan) menerima cendera mata dari Wakil Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf saat acara Kunker Komite 4 DPD ke Pemkot Tasikmalaya, Kamis (28/2).

POJOKBANDUNG. com, BANDUNG–Para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Komite 4 memanfaatkan masa bertugas di daerah pemilihan (reses)  dengan menggelar serangkaian kunjungan kerja (kunker). Seperti yang dilakukan oleh Anggota DPD RI asal Jawa Barat Ir H Ayi Hambali baru-baru ini.


Memanfaatkan masa resesnya, Ayi Hambali mengunjungi beberapa Pemerintah Kota dalam rangka Pengawasan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

CINDERA MATA: Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Ir H Ayi Hambali (kedua dari kanan) menerima cendera mata dari Wakil Walikota Tasikmalaya Muhammad Yusuf saat acara Kunker Komite 4 DPD ke Pemkot Tasikmalaya, Kamis (28/2).

Sebagai anggota Komite 4, Ayi Hambali menyebutkan, fokus pengawasan masa reses ini adalah pada penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk Kegiatan Pembangunan Kelurahan.

“Jawa Barat memperoleh tambahan sebesar Rp234.167.740.000 dari 3 triliun rupiah DAU Tambahan untuk seluruh Indonesia,” ujar Ayi Hambali kepada Radar Bandung, kemarin.

Ayi yang juga Wakil Ketua Komite 4 DPD RI ini, menambahkan, pengawasan ini perlu dilakukan karena merupakan program yang baru dari APBN 2019.

Pengawasan yang dilakukan Ayi Hambali dilaksanakan di Pemkot Tasikmalaya, Pemkot Bandung dan Pemkot Sukabumi.

Dari hasil kunjungan tersebut, lanjut Ayi, terungkap bahwa baru Kota Tasikmalaya yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Kemendagri dan Kemenkeu, malah dana tahap awal sebesar 50 persen dari Rp 25.539.522.000 sudah diterima di Rekening Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya, sedangkan Kota Bandung yang mendapat alokasi sebesar Rp 53.294.091.000 dan Kota Sukabumi yang mendapat alokasi sebesar Rp 11.694.053.000 masih sedang menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan ke Kementerian Keuangan RI.

“Masalah yang dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah adalah masalah SDM karena kualitas dan kuantitas yang masih jauh dari yang diharapkan, malah ada Lurah yang cenderung menolak untuk mengelola dana tersebut,” ungkap senator alumni Pontren Cipasung ini.

Oleh karena itu, Ayi menegaskan, pentingnya digelar pelatihan dan bimtek untuk para Lurah dan Staf Kelurahan dalam sistem pengelolaan keuangan negara.

“Ini sangat penting, harus dihindari timbulnya ekses negatif dari pengelolaan keuangan negara ini, jangan sampai Aparat Penegak Hukum terpaksa ikut campur,” tandas pimpinan Pontren Al Falah Dago, Kota Bandung ini.

(*/nto)

Loading...

loading...

Feeds