Anang Hermansyah Tarik RUU Permusikan, Agendakan Musyawarah Besar

POJOKBANDUNG.com – Setelah sempat menuai polemik, Rancangan Undang-Undang Permusikan ditarik dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Kepastian tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah.


Anang mengatakan, penarikan RUU dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah saran dan masukan dari pihak-pihak terkait.

“Ini demi kondusifitas seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia,” ujar Anang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (7/3).

Anang tidak menampik bila RUU Permusikan telah menimbulkan polemik. Khususnya di ekosistem musik Indonesia. Aspirasi yang masuk,
kata Anang, ada yang setuju dengan revisi draft materi RUU Permusikan, ada pula yang menolak seluruh materi RUU Permusikan.

“Saya sebagai wakil rakyat yang berasal dari ekosistem musik, wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi dari stakeholder. Sama halnya
saat mengusulkan RUU Permusikan juga berpijak pada aspirasi dan masukan dari stakeholder. Ini proses konstitusional yang lazim dan biasa saja,” katanya.

Anang berharap situasi di ekosistem musik kembali kondusif. Ke depan, pihaknya mengambil jalan musyawarah alias berembuk dengan kepala dingin ihwal masalah musik.

“Persoalan yang terjadi di sektor musik di Indonesia mari kita rembuk dengan baik melalui musyawarah besar ekosistem musik di Indonesia,” ungapnya.

Musisi asal Jember, Jawa Timur ini ingin penyelenggaraan Mubes dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

“Mubes baiknya dilaksanakan setelah Pemilu. Kita berembuk bersama, kita beber persoalan yang ada di sektor musik dan bagaimana jalan keluarnya,” cetus Anang.

Anang menuturkan tantangan di industri musik di Indonesia dari waktu ke waktu semakin kompleks. Pikiran dan pandangan dari ekosistem
musik cukup penting untuk merumuskan peta jalan atas tantangan-tantangan yang muncul.

“Seperti konstruksi hukum di sektor musik kita masih 2.0, padahal saat ini eranya sudah 4.0. Di Amerika, pada 11 Oktober 2018 lalu baru disahkan Music Modernization Act (MMA), regulasi terkait dengan hak cipta untuk rekaman audiao melalui teknologi berupa streaming digital. Bagaimana dengan kita di Indonesia?,” katanya.

Kaitannya dengan hal tersebut, Anang menyebutkan persoalan pajak di sektor musik yang saat ini banyak memanfaatkan medium digital seperti youtube dan facebook. “Ini belum ada pengaturannya,” pungkasnya.

(jpc)

 

Loading...

loading...

Feeds

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendapat suntikan vaksin Covid-19 untuk tahap kedua. Vaksinasi dilakukan di halaman Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, …

Wow! Kemendikbud Beri Bocoran Soal AN?

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan contoh soal Asesmen Nasional (AN) akan dilaksanakan pada September 2021. Adapun, penilaian AN itu …

Dukung UMKM, Integrasikan Layanan Iklan Digital

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Telkomsel bersama Gojek terus memperkuat komitmen dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan …

Wisuda Mahasiswa XL Future Leaders

PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) kembali mewisuda mahasiswa Program XL Future Leaders (XLFL). Kali ini sebanyak 149 mahasiswa angkatan …