Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Absen ke Persidangan.

MEMAPARKAN: Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat berbicara diatas panggung. Nama Uu disebut-sebut dalam persidangan terkait kasus korupsi dana bansos Kabupaten Tasikmalaya. (foto : dokument ).

MEMAPARKAN: Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat berbicara diatas panggung. Nama Uu disebut-sebut dalam persidangan terkait kasus korupsi dana bansos Kabupaten Tasikmalaya. (foto : dokument ).

POJOKBANDUNG.COM, BANDUNG – Pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam persidangan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Tasikmalaya pada Senin (25/2/2019) ditunda. Uu yang merupakan mantan bupati Tasikmalaya tak hadir dalam persidangan.

Uu diminta hadir oleh tim pengacara Sektetaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir yang duduk sebagai terdakwa. Namun, Uu absen pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (25/2/2019).

Majelis hakim lantas mengambil sikap. Hakim akan memusyawarahkan terlebih dahulu untuk rencana pemanggilan Uu pada persidangan selanjutnya pekan depan.

“Nanti kami akan musyawarah dulu untuk pemanggilan Uu Ruzhanul Ulum ke persidangan selanjutnya. Setelah musyawarah, nanti majelis hakim membuat penetapan pemanggilan yang bersangkutan,” ujar hakim M Razad dalam persidangan.

Abdul Kodir yang diberi kesempatan berbicara juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan Uu. Hal yang sama diminta juga oleh tim penasihat hukum Abdul Kodir.

“Saya berharap bisa dihadirkan,” kata Abdul Kodir.

Kehadiran Uu dalam persidangan diminta penasihat hukum. Pasalnya, nama Uu disebut-sebut dalam persidangan. Salah satunya saat pemeriksaan terhadap Asisten Daerah I Pemkab Tasikmalaya pekan lalu.

Dalam persidangan itu disebut Uu memerintahkan untuk menyelenggarakan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan penyerahan hewan kurban pada tahun 2017. Saat itu, dua kegiatan tersebut tak masuk pos anggaran, sehingga Sekda Tasikmalaya mencari dana talang. Salah satunya diduga dari hasil sunat bansos tersebut.

(arh/dtk)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …