Kejaksaan Negeri Kab. Bandung Bantu Dongkrak Kepatuhan Badan Usaha

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Sebagai upaya menegakkan kepatuhan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Cimahi kembali menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Bandung Barat pada Selasa (26/03/2019).


“Sudah lebih dari lima tahun Program JKN-KIS ini berjalan. Selama kurun waktu itu pula, banyak masyarakat yang telah terbantu dengan adanya Program JKN-KIS ini. Hal tersebut tidak terlepas dari peran BPJS Kesehatan serta dukungan dari berbagai pihak dalam menyukseskan program ini, salah satunya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Idham Kholid.

Idham mengatakan bahwa kesepakatan bersama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama sebelumnya yang telah habis masa berlakunya. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Toto Sucasto. Hadir juga dalam acara tersebut  Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Choky serta Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Bina Hermawan.

Menurutnya peran kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum sangat diperlukan guna mendukung kesuksesan program JKN-KIS. Badan Usaha yang tidak patuh akan ditindak tegas. “Sesuai roadmap menuju cakupan semesta seharusnya seluruh Badan Usaha sudah terdaftar dalam program JKN-KIS sejak tahun 2015. Akan tetapi, hingga sekarang masih ada Badan Usaha yang belum mendaftar,”ujarnya saat di sela-sela kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama.

Idham menjelaskan, kepatuhan Badan Usaha dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini meliputi tiga aspek, yakni kepatuhan pendaftaran, kepatuhan penyampaian data karyawan dan gaji serta kepatuhan pembayaran iuran. Meskipun sudah bekerja sama dengan kejaksaan, pihaknya tetap mengedepankan tindakan persuasif dalam hal menangani Badan Usaha yang tidak patuh.

Pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Badan Usaha ini, lanjutnya, tidak hanya dilakukan oleh BPJS Kesehatan tetapi juga melibatkan stakeholder lain, seperti Pengawas Ketenagakerjaan dan Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan.”Tim pengawas dan pemeriksa ini akan mendatangi Badan Usaha yang diduga tidak patuh. Kalau setelahnya tetap tidak patuh barulah kami limpahkan ke kejaksaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK),” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Toto Sucasto mengatakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung akan memberikan dukungan dalam pelaksanaan ruang lingkup yang ada dalam kesepakatan bersama ini. Salah satu bentuk dukungan tersebut, yaitu melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Cimahi untuk menindaklanjuti dengan memanggil badan usaha di wilayah Bandung Barat yang tidak patuh.

“Kami juga akan membantu BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dalam optimalisasi implementasi Program JKN-KIS di wilayah Bandung Barat. Kami juga akan berusaha mengkoordinasikan penerapan sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak patuh. Karena kan sesuai peraturan perundang-undangan bahwa menjadi peserta JKN merupakan kewajiban setiap WNI dalam hal ini pemberi kerja beserta seluruh pekerja dan keluarganya,” ujar Toto.

(dh)

Loading...

loading...

Feeds

Rina Gunawan Meninggal Dunia

Rina Gunawan, istri dari Teddy Syach dikabarkan meninggal dunia pada hari ini Selasa (2/3). Kabar duka tersebut dibenarkan sang manajer.

Sampah Sumbat Sungai, Aktivis Demo

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Terkait timbunan sampah yang kerap menyumbat aliran Sungai  Cigadung yang berasal dari gundukan sampah di tempat pembuangan …

Setahun Zona Merah di Indonesia

PADA 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, terpapar virus mematikan Covid-19. Setelah pengumuman menyeramkan itu, suasana …