Redistribusi Lahan untuk Kesejahteraan Warga Pasundan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –  Puluhan Kaum Muda Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin gelar diskusi yang bertajuk Keberhasilan dan Tantangan Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat Pasundan, di Posko Pemenangan 01, Jalan Tamblong No. 48 Kota Bandung, Sabtu (23/2).

Kegiatan tersebut digelar guna mengevaluasi kebijakan serta terus mendorong pemerintah pusat untuk berpihak kepada para petani di Jawa Barat sesuai UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

Menurut salah seorang narasumber Perwakilan Gempita Jabar, Santoso Hamzah Sanusi, dirinya mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, terkait program yang mendukung para petani.

“Secara garis besar saya melihat pak Jokowi berpihak kepada petani dengan program programnya,” ucapnya.

Santoso menilai, selama periode Jokowi, pemerintah telah mengupayakan legalisasi kepemilikan lahan melalui pembagian sertifikat di banyak daerah di Indonesia.

Hal tersebut dapat diukur berdasarkan komitmen pemerintah pada tahun lalu, yang telah menargetkan secara nasional 7 juta sertifikat tanah dan 9 juta sertifikat tanah di 2019. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, rencananya akan rampung pada 2024.

Namun, bukan berarti persoalan kepemilikan lahan telah selesai begitu saja. Ada permasalahan lain seperti lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang sempat diungkapkan Jokowi saat debat pekan lalu (17/2).

“Pak Jokowi mengungkapkan soal tanah HGU. Ternyata banyak juga tanah di Jabar ini HGU yang masa berlakunya sudah habis tetapi masih dikuasai swasta atau perusahaan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Sahabat Rakyat Jabar, Dadan Muttaqien, terkait persoalan HGU merupakan tugas pokok pemerintah melalui kewenangan yang dimiliki, dapat memfasilitasi kehidupan yang layak bagi para petani di Jabar.

“Maka, kita mendesak pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan HGU korporasi menjadi HGU petani. Pemerintah harus memastikan kebijakan HGU yang dikelola perorangan maupun perusahaan bisa memberikan dampak positif bagi para petani,” tuturnya.

“Kita mengharapkan peran negara, agar HGU yg dikuasai swasta di Jabar segera di kembalikan ke masyarakat (petani). Sebab tanah merupakan jantung kehidupan masyarakat Jabar,” pungkas Dadan.

(apt)

Loading...

loading...

Feeds

segitiga

Siapkan SDM di Kawasan Segitiga Rebana

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepada semua daerah yang berada di kawasan segitiga Cirebon, Patimban, Kertajati …
dpd

DPD Golkar Evaluasi Penguatan Akar

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – DPD Golkar Cimahi melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Internal untuk mengevaluasi capaian dalam pemilihan umum dan kondisi internal …
liter

PDAM Fokus di Daerah Kekeringan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Meski saat ini persediaan air dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung mengalami …