Redistribusi Lahan untuk Kesejahteraan Warga Pasundan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG –  Puluhan Kaum Muda Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin gelar diskusi yang bertajuk Keberhasilan dan Tantangan Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat Pasundan, di Posko Pemenangan 01, Jalan Tamblong No. 48 Kota Bandung, Sabtu (23/2).

Kegiatan tersebut digelar guna mengevaluasi kebijakan serta terus mendorong pemerintah pusat untuk berpihak kepada para petani di Jawa Barat sesuai UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

Menurut salah seorang narasumber Perwakilan Gempita Jabar, Santoso Hamzah Sanusi, dirinya mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, terkait program yang mendukung para petani.

“Secara garis besar saya melihat pak Jokowi berpihak kepada petani dengan program programnya,” ucapnya.

Santoso menilai, selama periode Jokowi, pemerintah telah mengupayakan legalisasi kepemilikan lahan melalui pembagian sertifikat di banyak daerah di Indonesia.

Hal tersebut dapat diukur berdasarkan komitmen pemerintah pada tahun lalu, yang telah menargetkan secara nasional 7 juta sertifikat tanah dan 9 juta sertifikat tanah di 2019. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, rencananya akan rampung pada 2024.

Namun, bukan berarti persoalan kepemilikan lahan telah selesai begitu saja. Ada permasalahan lain seperti lahan HGU (Hak Guna Usaha) yang sempat diungkapkan Jokowi saat debat pekan lalu (17/2).

“Pak Jokowi mengungkapkan soal tanah HGU. Ternyata banyak juga tanah di Jabar ini HGU yang masa berlakunya sudah habis tetapi masih dikuasai swasta atau perusahaan,” tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Koordinator Wilayah (Korwil) Sahabat Rakyat Jabar, Dadan Muttaqien, terkait persoalan HGU merupakan tugas pokok pemerintah melalui kewenangan yang dimiliki, dapat memfasilitasi kehidupan yang layak bagi para petani di Jabar.

“Maka, kita mendesak pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan HGU korporasi menjadi HGU petani. Pemerintah harus memastikan kebijakan HGU yang dikelola perorangan maupun perusahaan bisa memberikan dampak positif bagi para petani,” tuturnya.

“Kita mengharapkan peran negara, agar HGU yg dikuasai swasta di Jabar segera di kembalikan ke masyarakat (petani). Sebab tanah merupakan jantung kehidupan masyarakat Jabar,” pungkas Dadan.

(apt)

loading...

Feeds

rs

Dewan Sorot Kekosongan Pimpinan Enam RS

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bakal mengagendakan pertemuan dengan Pemeritah Provinsi Jawa Barat, terutama …
regulasi

Regulasi Rumit Ganggu Harga Pangan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Galuh Octania mengingatkan pemerintah terkait harga pangan. Menurutnya, bahwa regulasi …

Kemendikbud Siapkan Rotasi Guru

Pendekatan zonasi tidak hanya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa pendekatan serupa …