Perlindungan TKI di Era Jokowi Dinilai Membaik

POJOKBANDUNG.com – Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai relatif membaik. Apalagi, saat ini telah ada payung hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 18/2018 tentang Perlindungan Buruh Migran.

Direktur Migrant Care, Anies Hidayah menjelaskan, setelah UU tersebut terbit, dia berharap seluruh elemen masyarakat termasuk calon legislatif yang bakal bertarung di Pemilu 2019 turut mengawal implementasinya.

“Caleg yang terpilih harus memastikan aturan turunan dari UU ini sebab ini penting mendorong perlindungan pekerja migran yang lebih efektif,” kata Anies saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Menurut Anies, UU baru soal perlindungan TKI bakal lebih efektif karena aturan hukum lebih jelas. Dia menyebut, jika diterapkan, UU baru dapat menekan biaya-biaya liar yang selama ini menjerat TKI.

Dia mengatakan, UU yang baru dapat menjadi instrumen nasional yang bisa meletakkan reformasi tata kelola buruh migran yang berbasis pada pelayanan publik. Dia mencontohkan, seharusnya tidak ada lagi jasa-jasa pengiriman TKI dan penampungan yang diiringi praktek-praktek percaloan yang justru memberatkan para buruh migran.

Kendati begitu, Anies tidak menampik bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap buruh migran. Tetapi paling tidak, sudah mulai dapat dikurangi.

“Regulasi yang lama berpotensi menimbulkan masalah yang sangat kompleks soal pelanggaran HAM, pelanggaran hukum pekerja migran termasuk hukuman mati, sekarang masa transisi yang harusnya mengurangi potensi potensi masalah yang ada,” ujar dia.

Berbicara TKI tentunya juga tak lepas dari warga Indonesia yang belajar maupun bekerja di luar negeri dalam kerangka diaspora. Mengenai hal tersebut, Pemerintah diharapkan memberikan ruang dan tempat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing diaspora.

“Seharusnya para diaspora diajak untuk kembali lagi ke Indonesia untuk memberikan berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ucap Politikus Partai NasDem Shanti Ramchand saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, kepastian posisi, kata dia, dapat dijadikan sebuah motivasi untuk kembali ke Indonesia. Sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki mereka dapat diimplementasikan di Indonesia.

“Perlu dibuat sistem agar yang dari luar negeri ini mau pulang dan mendapatkan posisi tertentu. Kalau diberikan posisi tertentu, justru ada dedikasi dan motivasi yang lebih besar untuk mau kembali,” kata Caleg NasDem dari Dapil DKI Jakarta II itu.

Namun pada kenyataannya, jelasnya, masih ada pihak-pihak yang justru merasa terancam akan adanya para diaspora. Hal itu yang menjadikan keengganan para diaspora untuk berkarya di negerinya sendiri.

“Kebanyakan yang terjadi, orang-orang pintar ini dianggap sebagai ancaman. Akhirnya mereka frustasi dan kembali lagi keluar negeri. Supaya orang-orang tertentu yang merajalela di sini. Ada beberapa oknum yang seperti itu,” paparnya.

(*)

loading...

Feeds

HNW Tak Percaya Survei Charta Politika

Survei terbaru Charta Politika yang digelar pada 1-9 Maret 2019 menunjukkan selisih elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto yakni berkisar …

Peduli RTH, PT. WOM Finance Bangun Taman

Dalam upaya menjaga kualitas udara di lingkungan perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat diperlukan. Namun, untuk membangun ketersediaan ruang hijau …