Sambangi Panti Sosial, Rombongan Kemensos Dihadang Massa

ejumlah massa yang tergabung dalam Forum Akademisi Luar Biasa saat aksi di halaman PSBN Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (13/2).

ejumlah massa yang tergabung dalam Forum Akademisi Luar Biasa saat aksi di halaman PSBN Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (13/2).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Akademisi Luar Biasa menghadang kedatangan rombongan Kementerian Sosial (Kemensos) ke Panti Sosial Bina Netra (PSBN), Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (13/2/2019).


Berdasarkan pantauan, sejak pagi massa sudah berkumpul di halaman tengah tepat berhadapan langsung dengan panggung kegiatan Kemensos, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara pemberian alat bantu kepada warga disabilitas Wiyta Guna.

Tepat pukul 13:20 WIB massa langsung menggeruduk jalan menuju Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan turun dari mobil dan melakukan penghadangan.

Salah seorang orator, Aris menuturkan, aksi damai tersebut merupakan penyampaian aspirasi ihwal keberatanya Peraturan Menteri Sosial (Perensos) nomor 18 tahun 2018. Dalam Permensos itu, kata Aris secara tidak langsung telah ‘mengebiri’ hak sebagai client dan warga disabilitas.

“Salah satu pointnya adanya pengurangan tempat untuk warga disabilitas dalam yayasan dibawah Kemensos. Hal tersebut kami rasa sangat tidak masuk akal. Ini tidak sesuai, yang bertahun belajar masih belum ditemukan solusi dan belum memiliki bekal yang banyak,”ujar Aris dalam orasi.

Forum yang Aris buat dengan warga disabilitas lain dimaksudkan sebagai penegas dimana semua warga disabilitas inginkan kejelasan sebagaimana tertuang adanya pembatasan tinggal dan belajar di yayasan Kemensos.

Selain itu Aris juga mengkritisi pembentukan komisi nasional disabilitas yang tak kunjung torehkan hasil, melainkan hanya menjadi wacana bahkan itikad baik untuk itupun tidak ada.

“Komisi naisonal disabilitas belum terbentuk,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terkait batasan waktu dan kuota penerima layanan itu karena masih banyak masyarakat penyandang disabilitas lain yang antre untuk mendapatkan layanan serupa. Menurutnya, pemerintah menyadari saat ada sebuah hak maka ada pula kewajiban, walaupun ada kebijakan afirmatif.

Loading...

loading...

Feeds