Banyak Pengembang di Kabupaten Bandung Masih ‘Bandel’

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Kepala Seksi Pengembangan prasararana, sarana dan utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Dani Hamdani mengakui masih banyaknya pengembang yang belum melakukan serah terima PSU.

Secara aturan, kata Dani, pihak pengembang diharuskan menyerahkan PSU paling lambat satu tahun setelah pembangunan perumahan rampung. Di Kabupaten Bandung sendiri terdapat 343 komplek perumahan. Namun, yang telah menyerahkan PSU hanya kurang dari 10 persen.

“Yang sudah menyerahkan hanya 23 komplek perumahan. Saya kira masalah ini juga dihadapi oleh Kota/Kabupaten lain, bukan hanya di Kabupaten Bandung,” katanya.

Ada beberapa penyebab masih banyaknya pihak pengembang perumahan yang belum melakukan serah terima PSU kepada Pemerintah, seperti kemampuan pengembang, perumahan masih dalam tahap pengembangan, sampai pengembang yang lari dari tanggung jawab.

“Ada 30 persen pengembang yang mengaku tidak mampu untuk melakukan perbaikan sebelum proses penyerahan PSU. 40 persen masih dalam pengembangan, dan 30 persen pengembangnya sudah tidak ada,” ungkapnya.

Dengan masih banyaknya kompleks perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU, maka Pemkab Bandung tidak bisa melakukan intervensi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana di komplek perumahan, karena terbentur administrasi kepemilikan.

Menurut Dani, pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak terutama memberi sanksi kepada pengembang yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

“Perda nomor 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah, aturannya harus diperbaiki dulu, baru PSU diserahkan,” katanya.

Berdasarkan Perda tersebut, Dani mengatakan, bagi pengembang perumahan yang belum melakukan penyerah terimaan PSU hanya akan diberi sanksi administrasi, berupa penangguhan izin untuk membangun perumahan baru.

“Tapi dalam rekomendasi izin, kami terlewat. Rekomendasi izin ada di dinas lain. Kami hanya mengimbau dalam rapat-rapat lintas sektoral supaya menahan izin pengembang yang belum juga menyerahkan PSU,” katanya.

Dani melanjutkan, dengan banyaknya pengembang yang belum melakukan penyerahan PSU, pihaknya berencana untuk melakukan pengajuan perubahan Perda prosedur penyerahan PSU perumahan kepada pemerintah daerah.

(ipn)

Loading...

loading...

Feeds