Terima Bantuan Tim Sukses “tak Jelas”, Kepala Sekolah di KBB Akan Disanksi

Bupati KBB Aa Umbara

Bupati KBB Aa Umbara

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Bupati Bandung Barat Aa Umbara merasa tidak pernah memberikan instruksi kepada tim suksesnya memberikan bantuan, berupa pembangunan untuk sekolah. Seperti yang terjadi di SD Cimerang 1, 2, 3, dan SD Ciampel 1, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat belum lama ini.

“Iya itu kan ada yang menjajikan, tapi jangan atas namakan tim sukses bupati, karena saya tidak pernah menjajikan dalam bidang- bidang apapun. Nah itu kan kalau muncul tim sukses bupati, tim sukses yang mana ?” tanya Umbara saat di temui di Kantornya di Ngamprah, Selasa (22/1/2018).

Dia menjelaskan, dirinya tidak pernah mengintruksikan apapun kepada tim sukses dirinya, apalagi sekarang kata Umbara menjelang rotasi dan mutasi yang akan di lakukan pada bulan Februari mendatang banyak isu yang tidak benar beredar.

“Saya tidak pernah mengintruksikan apapun dan saya tidak tau sama sekali, apalagi sekarang rotasi mutasi akan dilakukan februari, ada harga dan macam-macam saya tidak berfikiran seperti itu,

Umbara menyebutkan, bahwa apabila ada dana bantuan untuk pembangunan ruang kelas sekolah pasti pihaknya akan mengetahui dan pasti disalurkan melalui Pemkab Bandung Barat.

“Pasti masuk dulu dananya ke Pemerintah kabupaten, mau bantuan dari pemerintah pusat atau pun pemerintah provinsi, pasti melalui pemkab dan harus pengesahaan dewan,” jelasnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi pada kepala sekolah yang mengiyakan pembangunan ruang kelas tersebut. Sebab, tanpa ada komunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan.

“Ini tidak boleh terjadi lagi di Bandung Barat,” tegasnya.

(bie)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …