OJK: Obligasi Daerah Mampu Genjot Pembangunan

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua dari kiri) dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat diwawancara media usai pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan Jabar 2019 di Gedung Sate, Bandung, Senin (21/1).(nida)

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kedua dari kiri) dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat diwawancara media usai pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan Jabar 2019 di Gedung Sate, Bandung, Senin (21/1).(nida)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG -Obligasi daerah merupakan salah satu platforms pemberian biaya proyek di daerah yang direncanakan terbit tahun ini.


Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso menyebutkan, obligasi diyakini mampu memberikan pembiayaan kepada publik. Karena, jika mengandalkan uang dari pemerintah pusat maupun daerah maka akan sangat lama dalam memperluas lapangan kerja.
Soalnya, obligasi daerah, dinilai mampu memaksimalkan pembangunan dalam negeri khususnya di bidang infrastruktur.

“Dengan multiplayer ekonomi, maka pajak kian bertambah banyak. Jadi obligasi daerah ini bisa memancing pertumbuhan ekonomi
karena potensinya besar,” ujar Wimboh kepada awak media di Gedung Sate, Bandung, Senin (21/1/2019).

Pendapatan pemerintah daerah selama ini setiap tahun habis, jadi kedepannya ada satu kultur pembiayaan obligasi per 10 persen
yang disimpan oleh PAD.

“Untuk Jawa Barat kami sedang targetkan diproses, akan ada asistensi dari pemerintah pusat dalam hal ini OJK, Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk, kalau kendala belum ada,” paparnya.

Selain itu, OJK menyoroti keberadaan financial technolgy (fintech) sebagai salah satu inovasi jasa keuangan kini.

Pasalnya, pengajuan proyek pembiayaan dengan nominal tertentu bisa diakses melalui internet. Nantinya sang pemilik proyek
bisa menyasar siapa saja untuk mencari investor.

Wimboh menyebut, yang dikhawatirkan sang pemberi dana proyek definitif atau tidak nyata perusahaannya.

“Resikonya sangat besar, meskipun memberikan janji imbal hasil sangat besar. Tapi nyatanya ada yang gak kembali atau bunga
hasilnya tidak ada,” tuturnya.
Tercatat, ada 88 perusahaan dengan 87 fintech terdaftar dan satu fintech berizin. Wimboh berharap, kepada asosiasi fintech agar ditertibkan dengan OJK mengeluarkan sejumlah regulasi diantara harus ada transparansi.

“Harus continues bisnis, nanti ada aturan lengkapnya. Apakah dana si peminjaman tidak terlalu lama, fintech juga harus konsen
kepada perlindungan konsumen. Jadi, kita minta kepada seluruh fintech provider mendatar,” ujarnya.

Jika sudah terdaftar dan tervalidasi maka OJK akan menjamin kemananan, karena tidak semua yang mendaftar diberikan izin.

“Jadi masyarakat harus pintar memilih fintech, jangan sampai terjebak ke fintech tak berizin. Kalau sudah terlanjur silakan
laporan saja ke OJK,” tegasnya.

Kini, OJK sudah bekerjasama dengan Kominfo untuk memblok aplikasi fintech tak berizin. “Jumlahnya susah ratusan yang kami
blok,” pungkasnya. (nda)

Loading...

loading...

Feeds

Nyabu, Vokalis Band Kapten Diringkus

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial AZ. AZ diciduk dari kamar kostnya yang berada …

Update Gempa Mamuju Sulbar: 34 Meninggal

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Korban akibat gempa Sulawesi Barat bertambah. Sampai dengan Jumat (15/1/20210) pukul 14.00 WIB, jumlah korban meninggal menjadi …