BPJS TK Koordinasikan Rencana Kerja 2019 Bersama Walikota Cimahi

Pengurus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi foto bersama Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Supendi Heriyadi bersama jajaran SKPD Pemkot Cimahi, Senin, (7/1/2019).

Pengurus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi foto bersama Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Supendi Heriyadi bersama jajaran SKPD Pemkot Cimahi, Senin, (7/1/2019).

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi terus meningkatkan awarness terkait program jaminan sosial. Salah satunya mengadakan pertemuan dengan Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang dihadiri juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi oleh Supendi Heriyadi bersama dengan jajaran SKPD Pemerintah Kota Cimahi di DK Resto, Leuwigajah, Cimahi Selatan Kota Cimahi Senin, (7/1/2019).

Kepala Kantor Cabang Cimahi Ferry Azhari menyampaikan pihak BPJS Ketenagakerjaan Cimahi terus berupaya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat di wilayah Kota Cimahi. ”Kegiatan ini diselenggarakan guna membahas rencana kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019,” ujar Ferry Azhari.

Pembahasan pertama diawali dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pegawai non ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang akan didaftarkan seluruhnya di awal tahun 2019 untuk minimal dua program yaitu Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

”Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi membahas juga terkait dengan penyelengaraan integrasi sistem pada perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. ”Akan dilakukan adendum perjanjian kerja sama bersama DPMPTS agar seluruh perizinan dapat terintegrasi dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk kepesertaan maupun kepatuhanya,” ujar Ferry Azhari.

Integrasi sistem kepesertaan yang akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan pada perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pedoman Perijinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur pada PERPRES 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Maka nanti dalam pelaksanaan persyaratan dan integrasi sistem perijinan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak yang melakukan konfirmasi dan verifikasi kepesertaanBPJS Ketenagakerjaan untuk Badan Usaha yang ada di Wilaya Kota Cimahi.

(azm/pojokbandung)

 

loading...

Feeds

Dinilai Teruji, Brigas Pilih Dukung Jokowi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Joko Widodo dianggap sudah bisa menjaga stabilitas ekonomi dengan baik. Hal itu menjadi salah satu alasan sejumlah …