Legislatif dan Eksekutif  Bersama Membangun Kesejahteraan Rakyat

BERPOSE: (Kika) Bupati Bandung Dadang Naser, H. Jajang Rohana, Ir. H. Anang Susanto, M.Si, Hen Hen Asep Suhendar dan Yayat Hidayat, SE., MM berfoto bersama. Sinergitas eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik.

BERPOSE: (Kika) Bupati Bandung Dadang Naser, H. Jajang Rohana, Ir. H. Anang Susanto, M.Si, Hen Hen Asep Suhendar dan Yayat Hidayat, SE., MM berfoto bersama. Sinergitas eksekutif dan legislatif dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik.

POJOKBANDUNG.com, SOREANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pengarah pembangunan dan pelaksana kehidupan berbangsa dan bernegara, mengejawantahkan peranannya  melalui penggalian, pembinaan dan pengembangan segenap potensi rakyat. Hal ini agar benar-benar dapat menjadikannya sebagai modal dasar dan memperhitungkannya didalam penentuan strategi dan arah pembangunan.

Bahkan peranan DPRD Kabupaten Bandung  dalam perencanaan pembangunan  cukup besar,  yaitu dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah  tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah. Selanjutnya program tahunan yang tertuang dalam APBD juga harus mendapat persetujuan DPRD. Sebuah proyek tidak bisa masuk dalam APBD apabila DPRD berkeberatan. Biasanya Dewan sebelum pembuatan APBD mengadakan kunjungan  ke daerah-daerah guna menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi bekal dalam pembahasan bersama dengan eksekutif.

PENGHARGAAN: DPRD Kabupaten Bandung menerima Nirwasita Tantra Award 2018 bagi Legislator dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat.

Menurut Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat, seluruh aspek pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, dalam suatu gerak langkah bersama pemerintah dan masyarakat. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penentu dari kebijaksanaan pembangunan Daerah memiliki konsekuensi logis dari konstelasi kekuasaan untuk kerjasama yang baik antara Kepala Daerah dengan DPRD harus terjalin. DPRD adalah mitra kerja (counterpart) dari Kepala Daerah, dan sebaliknya.

“Dewan sebagai mitra kerja pemerintah daerah, tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,” ujar Yayat di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kabupaten Bandung, kemarin (26/12.2018).

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Dalam tata pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan informasi sedini mungkin sebagai bagian dari peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah daerah. Pengawasan akan memberi umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

“Eksekutif sebagai mitra kerja kami di DPRD, kami melakukan pengawasan-pengawasan mulai dari pembangunan infrastruktur maupun kebijakan-kebijakan dapat dilakukan pengawasannya. Contohnya dari segi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dewan melakukan pengawasan sampai sejauh mana kerja  bagian keuangan untuk meningkatkan PAD,” tandasnya.

loading...

Feeds

Tips Wisata Kuliner di Bandung

Wisata kuliner bandung memang banyak menjadi tujuan utama para pendatang di kota Bandung. Bandung memang sangat terkenal dengan berbagai sajian …