Rudiantara Dituding Penyebab Pemilihan Rektor Unpad “Molor”

 Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor

Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Majelis Wali Amanat (MWA), Rudiantara dituding menjadi penyebab pemilihan rektor (Pilrek) Universitas Padjadjaran (Unpad) masih tertunda. Sejumlah mahasiswa khawatir kondisi ini bisa berpengaruh pada seluruh aspek kegiatan perkuliahan.


Diketahui, awalnya penetapan Rektor Unpad terpilih periode 2019-2024 akan dilakukan pada 27 Oktober 2018 dari tiga nama calon rektor yang lolos berbagai seleksi, yakni Aldrin Herwany (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Atip Latipulhayat (Fakultas Hukum), dan Obsatar Sinaga (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).

Namun, MWA menilai perlu ada pengkajian ulang proses seleksi pemilihan rektor sekaligus panitianya. Hingga akhirnya, kemungkinan mengubah kembali proses seleksi bisa dilakukan, termasuk calon rektor yang akan ikut berkompetisi dalam pemilihan.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Unpad (Ampun) mendesak penyelenggara Pilrek, yakni WMA segera merampungkan proses pemilihan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Masyarakat Peduli Unpad, Chaidar Maulana Wardana mengaku sudah mengikuti audiensi dengan perwakilan MWA. Dari pertemuan itu, ia tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan terkait alasan Pilrek yang masih terkatung.

Bahkan, ia menuding agenda Pilrek ini sengaja dilulur oleh Ketua MWA Rudiantara. Ridiantara yang saat ini juga menjabat sebagai menteri Komunikasi dan Informasi selalu tak hadir dalam sidang pleno pembahasan Pilrek.

“Saya bisa katakan dengan jelas, orang yang berusaha mengundurkan-ngundur proses ini adalah Ketua MWA Pak Rudiantara,” katanya saat dihubungi, Jumat (21/12/2018).

“Berdasarkan statuta (aturan), sidang-sidang pleno itu harus dihadiri Ketua MWA sebagai pengambil keputusan. Kami melihat tidak ada itikad baik dari Ketua MWA ini. Ketika ada dorongan dari anggota untuk rapat, Ketua MWA ini selalu menghilang,” ia melanjutkan.

Dia menjelaskan, agenda pilrek yang terkatung-katung tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unpad. Padahal, kekuatan hukum seorang Plt tidak kuat dalam membuat sebuah keputusan.

“Contoh dampak yang akan terasa kalau ada Plt itu, ijazah wisudawan nanti ditandatangani Plt, kami tidak mau itu terjadi. Secara hukum, tanda tangan Plt itu kurang kuat,” katanya.

Loading...

loading...

Feeds