Bupati Bandung Barat Umbara Akui Pelanggaran Kampanye

Bupati KBB Aa Umbara

Bupati KBB Aa Umbara

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Punya dua alat bukti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memanggil Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk mengklarifikasi pelanggaran kampanye.

Komisioner Bawaslu KBB Bidang Divisi Penindakan Pelanggaran Ai Wildani Sri Aidah mengungkapkan, pemanggilan tersebut berdasarkan dua alat bukti berupa video dan foto sehingga meminta Bupati Aa Umbara untuk menjelaskannya. Pelanggaran itu mengenai pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukannya dalam agenda pemerintahan di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, belum lama ini.

“Tetapi untuk saat ini, dua alat bukti iti belum bisa kami tampilkan ke publik,” Ujar Ai Wildani Sri Aidah di Kantor Bawaslu KBB, kemarin.

Ai menjelaskan, saat itu Bupati Aa Umbara dimintai keterangan atau klarifikasi mengenai dugaan pelanggaran pidana pemilu. Selain itu menurutnya ini masih tahap pertama, belum pada tahap kesimpulan, karena masih ada tahap pembahasan satu dan klarifikasi.

“Foto dan vidio itu soal kegiatan di Cisarua pada acara hibah tanah dan ada ucapan dari Bupati Aa Umbara yang harus diklarifikasi langsung,” jelasnya.

Setelah itu baru akan ditindaklanjuti dengan pembahasam kedua dengan melibatkan sentra gakumdu secara keseluruhan yakni Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian, baru bisa memutuskan memenuhi unsur yang diduga atau tidak.

“Nantinya hasil klarifikasi akan dikaji dulu apakah memenuhi unsur formal dan materil atas dugaan tersebut atau tidak,” ujarnya.

Bukti itu akan jadi bahan pembahasan di internal terkait dengan proses selanjutnya. Yakni pada pembahasan kedua setelah ada kajiam dulu dari unsur Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Ada 20 pertanyaan yang diajukan mulai dari pertanyaan pembuka, inti, dan penutup. Juga ada pertanyaan pengembangan dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian,” sebut Ai.

Sedangkan mengenai pelanggaran pasal yang telah dilakukan adalah UU No 7 tahun 2017, pasal 282 dan 574. Isinya pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Serta setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

“Ya nanti akan diputuskan prosesnya berlanjut atau tidak. Secepatnya bakal digelar pembahasan keduanya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, dia dimintai keterangan terkait dengan adanya laporan ke Bawaslu berupa rekaman vidio. Sebenarnya dirinya sudah lupa dengan agenda yang berlangsung di Desa Pasirlangu tersebut.

“Pada saat itu ada penyerahan tanah hibah masyarakat kepada Pemkab. Kebetulan disiapkan panggung hiburan dan orang yang hadir banyak. Mungkin saat itu saya spontanitas terucap kalimat yang berbau pemilu,” ungkapnya.

Saat itu, sebagai Bupati, dia diundang ke acara tersebut dengan jam yang telah ditentukan. Jika ada hal-hal yang di luar kontrol, semua adalah karena spontanitas dan apa yang diucapkannya pun sudah lupa.

Hanya mungkin ada yang merekam dengan kamera atau HP dan itu lalu dilaporkan ke Bawaslu sehingga dia harus memenuhi panggilan untuk mengklarifikasikannya.

“Tidak ada niat apa-apa atau memihak kepada salah satu calon. Ini juga menjadi teguran dan pengingat bahwa saya harus lebih hati-hati dan tidak asal ngomong di hadapan publik terutama terkait dengan unsur kampanye,” pungkasnya.

(bie)

loading...

Feeds

negara

Mahasiswa 14 Negara Belajar ke Cireundeu

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kampung Adat Cireunde kedatangan tamu mancanegara. Para tamu tersebut merupakan peserta Summercourse , Sociopreuner dan Cultural workshop …