Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan, BPJS TK Gelar Rakor dengan Wasnaker

Jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, usai rakor, Kamis (29/11/2018). Foto:Istimewa

Jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, usai rakor, Kamis (29/11/2018). Foto:Istimewa

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya mengadakan Rapat koordinasi dengan  Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, Kamis (29/11/2018).

Rapat ini dihadiri oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya  Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketengakerjaan Bandung Lodaya, Pegawai Pengawas UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Kerja  Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Petugas Pemeriksa serta Staff Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kacab Bandung Lodaya.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya, Alpian mengatakan, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial ketenagakerjaan melalui sinergi Pemeriksaan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV.

”Kami bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan Pemeriksaan Terpadu yang sebelumnya telah di selenggarankan beberapa waktu lalu guna penyelesaian ketidakpatuhan perusahaan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Menunggak Iuran, Perusahaan Daftar Sebagian Upah, Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja dan Perusahaan Daftar Sebagian Program,” ujar Alpian, Selasa (11/12/2018).

Menurut Alpian, sepanjang tahun 2018 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Lodaya dengan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV telah melakukan  pemanggilan terhadap 102 Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung, dengan potensi kurang lebih 2.537 Tenaga Kerja belum mendapatkan hak dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

”Selain itu telah dilakukan juga pemanggilan terhadap 233 Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) Upah dengan potensi kurang lebih 4.337 Tenaga Kerja masih dilaporkan dengan Upah dibawah minimum Kabupaten/Kota,” tutur Alpian.

”Dengan kerjasama yang baik ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dari para pemberi kerja untuk memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjaanya agar dapat lebih tenang saat bekerja,” sambung Alpian.

Sementara itu, Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah IV, Ujang Kusyadi, mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari kewajiban dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perlindungan tenaga kerja yang salah satunya melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

”Untuk tahun 2019 harapannya sudah tidak ada lagi perusahaan yang masih belum daftar BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak ada lagi perusahaan daftarkan sebagian tenaga kerja dan daftar sebagian program (JKK, JKM, JHT dan JP) dan tidak melaporkan upah yang sebenarnya (upah yang dilaporkan adalah upah pokok berikut tunjangan-tunjangan yang bersifat tetap),” kata Ujang.

(azm/pojokbandung)

 

loading...

Feeds

Bos Persib Resmi Mundur dari LIB

Bos Persib Bandung, Glenn Sugita dan Berlinton Siahaan resmi mundur dari PT Liga Indonesia Baru (LIB). Itu mereka umumkan saat …

Ponpes Ulumuddin Kawal Kondusifitas Pemilu

Dalam upaya menyukseskan gelaran Pemilu tahun 2019, pihak penyelenggara dan aparat keamanan di setiap daerah, dipastikan mendapat porsi lebih saat menjalankan tugasnya, …