Kabupaten Bandung Barat Lakukan Pembahasan Jamkesda untuk Percepat Cakupan Semesta

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Kepedulian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terhadap jaminan kesehatan masyarakatnya dinilai cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen para stakeholder di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terus berupaya mendukung program JKN dengan melanjutkan integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Bandung Barat (Peserta PBI APBD Kabupaten Bandung Barat) tahun 2019 ke dalam Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai langkah mempercepat cakupan kesehatan semesta, BPJS Kesehatan melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Jumat (30/11/2018).

Sehingga Universal Health Coverage (UHC) khususnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat tercapai secepatnya.

“Pada dasarnya kami setuju dan menyepakati isi dari PKS dengan BPJS Kesehatan. Perpanjangan kerjasama ini untuk PBI APBD Tahun 2019. Setelah pembahasan ini kami akan segera mengajukan dan melakukan finalisasi kepada OPD yang lain agar kerjasama ini dapat segera ditandatangani,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Hernawan Widjajanto.

Dirinya juga menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kerjasama Integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN-KIS. Menurutnya, melanjutkan integrasi program Jamkesda ke Program JKN-KIS BPJS Kesehatan ini sudah menjadi prioritas utama sejak jauh-jauh hari. Hernawan mengatakan sebanyak lebih dari 50 ribu masyarakat Bandung Barat akan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Total jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Kabupaten Bandung Barat saat ini sudah mencapai 50 ribu jiwa. Tentunya kami sebagai penyelenggara negara akan terus berupaya agar masyarakat kita yang kurang mampu secara perekonomian dapat di cover jaminan kesehatannya mengingat kesehatan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia,” ucap Hernawan di sela-sela kegiatan tersebut.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajayamengapresiasi kontribusi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya melalui integrasi Jamkesda. Yudha juga menjelaskan bagi masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN-KIS juga bisa didaftarkan dengan menggunakan alokasi dari pajak rokok yang ada di daerahnya.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, pajak rokok bisa dialokasikan untuk pendanaan program jaminan kesehatan sebesar 75%, diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat UHC di Kabupaten Bandung Barat,” tutup Yudha.

(dh)

loading...

Feeds

Sidang Korupsi Meikarta Digelar Besok Rabu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta ke Pengadilan Tipikor. Bahkan majelis …