Komisi V DPRD Jawa Barat Inginkan Pemrov Selektif Masalah Izin Perusahan

gedung DPRD Jabar

gedung DPRD Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dengan tutupnya PT Dada Indonesia sejak 31 Oktober 2018. Banyak membuat para Ex-pegawai bernasib malang. Pasalnya gaji yang seharusnya dibayarkan dibeberapa bulan sebelumnya nyatanya tidak dipenuhi, kemudian pesangon juha belum dibayarkan oleh pihak PT Dada Indonesia.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Cucu Sugyati mengatakan, kejadian tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat supaya bisa mempertimbangkan dengan matang dalam mengeluarkan izin perusahan.

“Seharusnya dalam menerbitkan izin ke perusahaan, harus lebih ketat utamanya ini masalah melindungi tenaga kerja, terutama di daerah,” kata Cucu di Jalan Diponogoro, Kota Bandung, Sabtu (25/11/2018).

Jika melihat pokok permasalahan, kata dia, yang memiliki wewenang untuk menengahi masalah adalah pemerintah kabupaten Purwakarta. Mengingat perusahaan tersebut hanya berdiri di Kabupaten Purwakarta dan tidak memiliki cabang di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Menurutnya, jika ditemukan cabang di luar Purwakarta, sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi Jawa Barat dan berkewewenangan untuk menengahi konflik tersebut. Sehingga pihaknya hanya bisa menerima aspirasi dari Ex-pegawai.

“Saat ini Pemprov Jabar dan Komisi V DPRD Jabar hanya bisa menampung aspirasi para mantan pekerja PT Dada Indonesia kemudian menyampaikannya ke Pemkab Purwakarta,”ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pencarian solusi pun memerlukan tahapan panjang, yang jelas harus ada pertemuan antara pihak pengusaha, tenaga kerja, dan harus ada dari pemerintah. Jika belum selesai maka harus ke lembaga lebih tinggi.

Jika mengacu undang-undang, kata dia, perusahaan tidak boleh memutus hubungan kerja secara sepihak ditambah berdasarkan informasi, PT Dada Indonesia tidak memberikan gaji yang ditangguhkan dan pesangon akibat ketidakmampuan perusahaan.

“Perusahaan menganggap bahwa tidak mampu membayar, itu harus ada lembaga yang menyatakan tidak mampu. Harus ada prosedur yang ditempuh,”pungkasnya.

(azs)

Loading...

loading...

Feeds

ruhimat

Ruhimat Tantang Bukti Jual Beli Jabatan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H.Ruhimat mengatakan, pelantikan dan rotasi jabatan sebagai penyempurnaan serta penyemangat baru. “Pelantikan ini sebagai penyegaran …