Soal Sekda Kota Bandung, Gubernur Bisa Langsung Bertindak

Benny Bachtiar

Benny Bachtiar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – ‎ Terkait penolakan pelantikan Benni Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung, oleh Walikota Bandung, Pengamat menilai, Gubernur bisa ambil tindakan.

“Saya ‎baru pertama kali menemukan kasus pemerintah daerah menolak keputusan pemerintah pusat,” ujar‎ Ketua Pusat Kajian Reformasi Birokrasi Unpad, Yogi Suprayogi. ‎

Yogi mengatakan, sebagai wakil dari pemerintah pusat, gubernur punya hak untuk langsung melantik Sekda Kota Bandung.

“Karena ini sudah menjadi keputusan Mendagri, jadi sudah masuk keputusan pusat,” terangnya. ‎

Dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 235, disebutkan, jika kepala daerah menolak melantik perangkat daerah hasil seleksi, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang mengangkat dan atau melantik perangkat daerah itu. ‎

” Artinya,  Gubernur secara konstitusional berhak melantik Beny Bachtiar, ketika Walikota Bandung tak bersedia melantik yang bersangkutan,” terangnya. ‎

Tapi jika hal ini terjadi,  Walikota jadi contoh kurang baik dalam tatalaksana kepemerintahan daerah.

“Ditambah lagi dengan ucapan yang dikeluarkannya yang bersifat menantang, menjadi preseden buruk bagi Walikota dimata publik dalam hal ini masyarakat kota Bandung,” tandas pengamat kebijakan publik ini.

Terlebih lagi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat, bahwa karena proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Bandung telah selesai dilaksanakan, telah terpenuhilah Pasal 10 Perpres No. 3/2016 tentang pejabat Sekda. Sehingga, tak perlu lagi dilakukan pengangkatan Plh dan atau Pj Sekda Kota Bandung.‎

“Rekomendasi Kemendagri sudah turun, surat KASN sudah disampaikan, lalu Gubernur juga sudah memerintahkan pelantikan. Jadi harus menunggu apa lagi? Padahal begitu banyak tugas-tugas pemerintahan yang jadi terhambat akibat belum adanya Sekda definitif,” tegas Yogi.‎

Yogi mengakui, Walikota memang yang punya kewenangan melantik Sekda, sekaligus sebagai user atau pengguna. Namun itu tak boleh bertabrakan dengan kewenangan Gubernur dan pemerintahan pusat.

“Birokrasi itu bersifat hierarkis. Walikota harus fatsun terhadap keputusan dari atasnya. Namun dibuka juga peluang evaluasi. Sehingga jika dalam perjalanan tugas Sekda ditemukan hal yang tak pantas, Walikota berhak usulkan penggantian,” ujar Yogi menutup pembicaraan.

(mur)‎

Loading...

loading...

Feeds

Jokowi Tolak Terbitkan Perppu KPK

Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di akhir masa jabatan DPR 2014–2019 berlangsung dinamis. Mulus mengegolkan UU KPK, langkah pemerintah dan DPR …