Rekonsiliasi untuk Tingkatkan Akurasi Data dan Penerimaan Iuran PPNPN Bandung Barat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Target mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 ini terus menjadi acuan BPJS Kesehatan dalam menyasar peserta dari berbagai macam segmen.

Disamping itu, salah satu fokus utama tahun 2018 diantaranya menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), hal ini tentunya memerlukan adanya konsistensi pembayaran iuran setiap bulan.

Guna mencapai hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mengadakan rekonsiliasi terhadap iuran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat pada Rabu, 21 November 2018.

Tantangan yang dihadapi selama ini, salah satunya adalah tidak ada laporan secara berkala ke BPJS Kesehatan tentang jumlah dan kontinuitas PPNPN dalam melakukan pembayaran iuran setiap bulan.

Dalam kegiatan ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya juga menjelaskan mengenai program  JKN-KIS serta mengingatkan kembali mengenai tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran serta pengisian form pendaftaran PPNPN serta perangkat desa.

“Kegiatan ini dilakukan selain sebagai harmonisasi data juga bertujuan agar satker dan perangkat desa dapat memahami mengenai program JKN-KIS serta melaksanakan kewajiban dan fungsinya meng-update data kepesertaan dan besaran iuran berdasarkan UMK terbaru tahun 2018,” ungkap Yudha.

Yudha menyampaikan, kegiatan rekonsiliasi ini akan terus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan kepastian jumlah iuran dan jumlah kepesertaan.Kegiatan rekonsiliasi ini dianggap perlu dilakukan untuk mengurangi potensi kekeliruan data dalam hal data jumlah jiwa peserta dan jumlah pembayaran iuran.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu masih banyaknya perangkat desa yang merapel pembayaran iuran JKN-KIS di akhir sehingga menyebabkan kartu menjadi tidak aktif.

Hal ini tentunya menyebabkan ketidakpuasan peserta karena apabila ada perangkat desa ataupun keluarganya yang akan menggunakan manfaat dari kartu JKN-KIS menjadi tidak bisa karena kartu non aktif, padahal pemerintah telah menganggarkan untuk pembayaran iuran perangkat desa.

“Sebagai contoh, selama ini perangkat desa yang telah pensiun atau yang telah meninggal tidak dilaporkan, sehingga hal ini menyulitkan bagi kami untuk menghitung jumlah pasti. Disamping untuk memastikan jumlah perangkat desa yang masih aktif, dalam kegiatan ini juga dapat melakukan pendaftaran bagi keluarga perangkat desa yang belum masuk dalam kepesertaan JKN-KIS,” ujar Yudha.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data peserta, meningkatkan pengetahuan peserta terkait JKN-KIS, dan dapat menjalin silahturrahmi yang baik antara BPJS Kesehatan dan dari berbagai pihak agar dapat terciptanya kerja sama yang baik dimasa yang akan datang.

(dh)

loading...

Feeds

Sidang Korupsi Meikarta Digelar Besok Rabu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta ke Pengadilan Tipikor. Bahkan majelis …