Perkara Mantan Kalapas Sukamiskin Masuk Tahap Dua

POJOKBANDUNG.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara penyidikan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ke penuntut umum, alias memasuki tahap dua. Wahid terbelit kasus dugaan suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin.

“Pelimpahan barang bukti dan tersangka suap ke penyelenggara negara berkaitan dengan pemberian perizinan di LP (Lapas) Kelas 1 Sukamiskin,” ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati pada awak media, Sabtu (17/11).

Namun tak hanya Wahid, tiga tersangka lain dalam kasus ini juga telah selesai proses penyidikannya dan perkaranya akan segera disidangkan. Ketiga tersangka lainnya ialah Hendry Saputra (ajudan Kalapas Sukamiskin), Fahmi Darmawansyah (narapidana Lapas Sukamiskin), dan Andri Rahmat (narapidana Lapas Sukamiskin).

Keempat tersangka kini sudah dipindahkan ke Lapas Sukamiskin karena persidangan akan digelar di PN Tipikor Bandung. “Keempatnya telah diberangkatkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, untuk kebutuhan persidangan yang akan dilaksanakan di PN Tipikor Bandung,” pungkas Yuyuk.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wahid Husein yang baru menjabat pada Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018.

Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat.

Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fahmi – suami Inneke Koesherawati – dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(ipp)

loading...

Feeds

Ini Varian Kosmetik Baru Marcks’ dan Venus

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemilihan produk kosmetik sebaiknya mempertimbangkan segi kecantikan dan kesehatan. Inilah yang mendorong PT Kimia Farma (Persero) Tbk …