Modus Baru Politik Uang dalam Pemilu

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengimbau warga untuk waspada dalam menerima jasa asuransi dari peserta Pemilu. Pasalnya, hal itu masuk dalam kategori praktik politik uang yang baru.

Biasanya, hal itu dilakukan untuk mengelabui petugas Bawaslu dalam melaksanakan pemantauan pesta demokrasi dan menghindari hukuman pidana. Karena, pemberian sembako atau hal sejenis sangat mudah dideteksi.

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menjelaskan pemberian jasa atau asuransi dalam kegiatan kampanye pemilihan umum legislatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (Pilpres) adalah salah satu modus baru praktik politik uang.

Jangan sampai dengan keterbatasan pemahaman, masyarakat dimanfaatkan sebagai pelaku atau bahkan menjadi korban dalam praktik politik uang. Jika mencurigai aktivitas mencurigakan, ia meminta untuk melaporkannya kepada Bawaslu.

“Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran Pemilu 2019. Kalau menemukan yang seperti itu, laporkan,” kata Abdullah saat ditemui disela sosialisasi Pemilu yang bersih dan berintegritas di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Minggu (11/11).

Dia kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di situ diatur bahwa baik pemberi maupun penerima ‘uang politik’ sama-sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara.

Pada Pasal 187A ayat (1), Undang-Undang tentang Pilkada diatur, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Semua masyarakat harus menyadari bahwa Pemilu 2019 merupakan hajat politik seluruh masyarakat Indonesia itu yang harus berjalannsecara jujur, adil, bermartabat dan menjunjung integritas.

Selain politik uang, Abdullah meminta agar pesta demokrasi tidak mudah terbawa arus informasi bernuansa SARA yang busa memicu perpecahan dan saling benci.

“Kami berpesan tidak menjadikan isu sara dikapitalisasi untuk meraih kemenangan secara tidak bermartabat,” pungkasnya.

 

(Azs)

Loading...

loading...

Feeds

Google Hapus 85 Aplikasi di Play Store

Berdasarkan laporan peneliti di Trend Micro, Google menghapus 85 aplikasi dari Google Play Store. Pasalnya, aplikasi diketahui mengandung adware yang dapat …

Pembangunan Gedung Creative Center Dikawal

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana pembangunan gedung Creative Center di Tasikmalaya akan dikawal hingga terealisasi. Proyek yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa …

Edukasi Motor Melalui Harley Owners Group

BANDUNG – Harley Owners Group (HOG) Siliwangi memiliki kepengurusan baru periode periode kepengurusan 2019-2021. Pelantikan tersebut dilakukan kepada 45 pengurus …
blok

Rutilahu Sambangi Blok Dukuh Subang

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H.Ruhimat kembali merobohkan rumah warga untuk dilakukan perbaikan. Kali ini bersama warga dusun dua Blok …
meter

Warga Ujungberung Akan Arak Bendera 74 Meter

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Perayaan HUT ke-74 Republik Indonesia di Ujungberung, Kota Bandung, akan dimeriahkan oleh pengarakan bendera merah putih sepanjang …
pkl

Penataan PKL Cicadas Selesai September 2019

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cicadas rampung September 2019. Sebanyak 602 pedagang bakal …