Tingkat Kesehatan Warga Jabar Memprihatinkan, Dewan Kritisi Raperda Kesehatan.  

BP Perda DPRD Provinsi Jabar menggelar Hearing Dialog bersama para praktisi kesehatan di Cirebon, 26 hingga 27 Oktober.

BP Perda DPRD Provinsi Jabar menggelar Hearing Dialog bersama para praktisi kesehatan di Cirebon, 26 hingga 27 Oktober.

POJOKBANDUNG.com, CIREBON – Salah satu upaya pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing Dialog bersama para praktisi kesehatan.


Hadir dalam kesempatan tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Cirebon, BKPP Wilayah I Cirebon, Rumah Sakit Paru Cirebon, dan para praktisi kesehatan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Yedi Sunardi menjelaskan, Hearing Dialog dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring informasi dan masukan dari para praktisi kesehatan dan pihak-pihak terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Sehingga BP Perda akan dapat masukan ataupun data langsung dari masyarakat yang berkepentingan dengan Raperda ini, dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil dalam pembahasan raperda lebih lanjut,” kata Yedi disela Hearing Dialog yang dilaksanakan di Cirebon 26-27 Oktober lalu.

Sementara Kepala BP Perda DPRD Provinsi Jabar,  Habib Syarief Muhammad mengungkapkan, tingkat kesehatan masyarakat Jabar saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan dan semakin kompleks.

“Semakin banyak pula masyarakat yang sakit. Sehingga amanat Undang-Undang kesehatan yang telah mengatur anggaran bidang kesehatan sebesar 10 persen baik dari APBN maupun APBD,” ujar Habib.

Ia menambahkan, kenyataannya anggaran tersebut belum efektif dan belum menjadi solusi terbaik dalam menangani masalah kesehatan.

“Hal ini terlihat dari hari ke hari di hampir seluruh rumah sakit, baik rumah sakit, rujukan maupun RSUD termasuk juga swasta terdapat antrean orang berobat yang bukan semakin berkurang. Selain itu, keberadaan BPJS yang dijadikan salah satu alternatif dalam penangan kesehatan ternyata juga belum mampu menjadi solusi,” jelas Habib.


Loading...

loading...

Feeds

SAPA Alfamart, Solusi Belanja Saat Pandemi

POJOKBANDUNG.com – Masa PSBB yang diberlakukan di beberapa kota/ kabupaten membuat toko ritel yang menyediakan kebutuhan sehari-hari terpaksa buka lebih …

Pemkot Belum Bisa Akses TPS Legok Nangka

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kota Bandung tengah menghadapi masalah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Seperti diketahui TPS Sarimukti masih bisa menerima …

249 Tersangka Curanmor Diciduk Polres

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar besama Polres maupun Polresta jajaran wilayah hukum Jabar berhasil meringkus …

Jonggol Jadi Jalur Pengiriman Motor Curian

POJOKBANDUNG.com, BOGOR – Wilayah Jonggol menjadi jalur pengiriman hasil pencurian kendaraan bermotor sindikat Cianjur yang diamankan Polres Bogor. Tak jarang, …

KKI 2021 Dongkrak Pemulihan Ekonomi Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bank Indonesia Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama Dekranasda Jawa Barat serta stakeholder terkait …

Pantau Pelayanan, Bupati Sidak RSUD

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang H. Ruhimat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit umum daerah (RSUD). Hal ini dilakukan …

Kol. Tek Videon Nugroho Yakinkan Sinovac Aman

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Didampingi oleh para Kepala Dinas, Komandan Wing Pendidikan Teknik Kolonel Tek Videon Nugroho, mengikuti Vaksinasi Covid-19 tahap …