Pemilihan Rektor Unpad Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Rektorat Unpad Jatinangor. Foto: Unpad.ac.id

Rektorat Unpad Jatinangor. Foto: Unpad.ac.id

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG  — Tampuk kepemimpinan di Universitas Padjajaran (Unpad) akan berganti. Diharapkan, proses pemilihan rektor Unpad bisa berjalan baik dan bebas dari kepentingan politik.


Mantan Rektor Unpad 2007-2015, Ganjar Kurnia menilai, jika semua proses dilakukan dengan baik, maka kualitas rektor yang terpilih akan terjaga. Implikasinya, bisa membuat universitas maju dan berkembang.

“Saya berharap baik-baik saja. Saya melihat tidak ada kepentingan politik segala macam. Kepentingan kampus harus diutamakan,” ujarnya saat dihubungi via telephone, Rabu (24/10/2018).

Menurutnya, dinamika dalam pemilihan rektor wajar terjadi. Terlebih saat ini menggunakan sistem pemilihan yang baru melalui Majelis Wali Amanat (WMA) karena Unpad telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Dulu, pemilihan rektor dilakukan melalui guru besar atau senat.

Ganjar memilih untuk percaya kepada seluruh anggota MWA bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab sehingga kegiatan pemilihan berlangsung sukses.

Terkait statemen Menristekdikti yang menilai pemilihan rektor Unpad cacat aturan, Ganjar mengaku kurang memahami maksud dan tujuan hal tersebut. Meski demikian, dirinya lebih berfikir positif bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kemenristekdikti bertujuan demi kebaikan Unpad.

“Saya tidak tahu atas pertimbangan apa, Kemeterian membuat statemen itu. Tapi pasti pikirnya untuk kebaikan unpad. Kalau Unpad bermasalah, kementerian juga akan terbawa repot,” bebernya.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Padjadjaran (Unpad) periode 2016-2020 Hikmat Mahi mengatakan sebagai bagian dari civitas akademik Unpad, pihaknya menilai ajang pemilihan rektor sebagai sebuah proses memilih pemimpin di perguruan tinggi negeri dengan semangat untuk memajukan Unpad.

Loading...

loading...

Feeds