Uu Bentuk Tim Evaluasi dan Susun Rencana Bisnis untuk BJB

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul optimistis bisa meningkatkan performa bank Jabar Banten (BJB) di bawah tanggungjawabnya. Sejumlah hal sudah disiapkan untuk merealisasikannya, salah satunya membentuk tim penataan BUMD yang independen.

Pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari evaluasi. Anggota tim akan diisi oleh kalangan professional dan non partisan. Hal itu beralasan, pasalnya mereka bertugas untuk melakukan pengumpulan data, juga mengevaluasi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa tahun terakhir.

Agar terukur, kinerja tim dibatasi dengan memberikan rekomendasi padanya dalam pengemasan informasi dan aspek hukum hasil telaahan tim.

“Mereka yang masuk tim ini harus bebas dari kepentingan baik kelompok maupun perorangan,” kata Uu di Bandung, Selasa (9/10/2018).

Selain itu, langkah lain yang disiapkan adalah penyusunan rencana bisnis dan recovery yang diserahkan pada konsultan bisnis dan tim pakar investasi yang memiliki kapabilitas. Upaya ini pun diklaim sebagai bahan untuk penyertaan modal Pemprov, melihat prospek usaha dan melihat efektifitas dan langkah bisnis ke depan.

Jika langkah teknis ini sudah dihasilkan maka BUMD akan diminta untuk menerapkan ini sesuai target yang dibebankan. Menurutnya langkah-langkah penerapan oleh BUMD akan terus dilakukan monitoring agar berjalan baik dan sesuai koridor.

“Langkah-langkah ini akan saya terapkan di Bjb juga BUMD milik Pemprov yang lain. Ini langkah strategis semata-mata untuk kemajuan BUMD dimana hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Uu.

Ia sesumbar langkahnya bisa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme BUMD milik Pemprov Jabar. Upaya ini bertujuan agar BUMD perbankan baik non perbankan bisa menggenjot performa.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menyerahkan pengawasan BUMD ke Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum selama satu tahun. Kebijakan itu diambil karena ia ingin fokus membenahi organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya secara tugas dan pokok serta fungsinya pendelegasian kewenangan soal mengurusi BUMD bukan sesuatu yang salah. “Kan tugasnya wakil gubernur adalah mengisi tupoksi gubernur, yang gubernur mungkin sibuk,” katanya.

Selama menjalani tugas tersebut Uu menurutnya berwenang mengelola BUMD dari semua aspek. “Untuk mengawal semua urusan, dimulai dengan mengevaluasi semua performa. Semuanya. Semuanya akan dicek. Diaudit dulu lah,” terangnya.

(bbb)

loading...

Feeds