Ahli Waris Gembok Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar

Ahli Waris Adikusumah melakukan penyegelan sepihak terkait sengketa lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Barat di Jalan Ir H Djuanda Nomor 358, Kota Bandung, Selasa (2/10/2018).

Ahli Waris Adikusumah melakukan penyegelan sepihak terkait sengketa lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Disnak) Provinsi Jawa Barat di Jalan Ir H Djuanda Nomor 358, Kota Bandung, Selasa (2/10/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat berukuran 3.250 meter persegi tersebut, digembok dari dalam, Selasa (2/10/2018) pagi ini.


Persoalan sengketa lahan DKPP Jawa Barat memanas sejak 30 September, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang masuk tanpa izin dari Ahli Waris Raden Adikusumah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyayangkan adanya upaya okupasi atau penyegelan secara sepihak oleh tim kuasa hukum ahli waris Adikusumah yang mengklaim sudah memiliki kekuatan hukum untuk menduduki lahan tersebut.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Tim Kuasa Hukum Ahli Waris, Musa Darwin Pane menyebut, berita acara pengadilan sudah jelas bahwa tanah DKPP Jawa Barat milik ahli waris Adikusumah, maka kuasa hukum berhak menggunakan dan bukan bentuk okupasi.

“Ini statement yang a-historis dan tidak paham hukum, ini hak dari ahli waris dan kuasanya untuk menguasai hak nya. Bacara pengadilan sudah jelas ini hak dari Raden Adikusumah maka kuasa hukum berhak, tidak ada okupasi,” ujarnya kepada wartawan di halaman DKPP Jawa Barat.

Ia mengungkapkan, sebelum melakukan penyegelan sejak 30 September kemarin, pihaknya sudah berkali-kali duduk di meja yang sama dengan Pemprov untuk meminta segera mengosongkan gedung. Akan tetapi tidak ada tindakan dari Pemprov.

Pengklaim Kantor DKPP Jabar, sudah secara nyata menjadi milik kliennya dan sudah dikuasai serta akan terus diawasi. Apabila ada yang masuk tanpa izin atau hingga merusak atribut, maka orang-orang tersebut bisa dipidanakan.

“Kita sudah beritahukan berkali-kali secara terbuka jadi bahasa okupasi itu terlalu berlebihan dan kita sudah beberapa kali duduk di meja yang sama antar tapi tidak ada tindakan yang real jadi jangan pakai bahasa yang berprovokasi. Kita tidak benar melakukan okupasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, terkait persoalan salah persil yang disampaikan Pemprov Jabar. Musa menilai, hal tersebut tidak relevan untuk dibahas kembali, sebab sudah dieksekusi pengadilan. Oleh karenanya, jika Pemprov bersikukuh silahkan mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

“Kita sudah tak bisa kembali ke persil karena itu bahasa lama, karena Ridwan Kamil Menurut kami a-historis dan yang kedua pemahaman hukumnya belum memadai karena a-historis, tidak dapat cerita dari awal sampai akhir,” tukasnya.

Adapun hal yang mendasari Tim Kuasa Hukum untuk melakukan penyegelan adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 444.PK/Pdt/ 1993 tertanggal 29 April 1997 (Putusan 444) yang sudah inkrah.

Kemudian diperkuat oleh pengeksekusian pengosongan yang  dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Juni 2016 yang lalu. Lalu pada 2017 juga tugas pengadilan sudah selesai dengan adanya pencabutan sita jaminan sehingga lahan Kantor DKPP bebas dikuasai ahli waris, dan berhak dilanjutkan pada proses persertifikatan.

“Kita mengingatkan kembali Pemprov Jabar untuk segera angkat kaki dengan mengosongkan barang-barang di dalamnya, apabila tidak maka barang tersebut menjadi tidak berharga,” pungkasnya.

(nda)

Loading...

loading...

Feeds