DPRD Jabar Dorong Sertifikasi Tanah di Jawa Barat

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE

POJOKBANDUNG.com, DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi dan dorong program-program unggulan keagrarian terutama sertifikasi tanah agar tidak ada sengketa lahan di kemudian hari. Kemudahan- kemudahan untuk memperoleh sertifikat juga sudah di jalankan BPN Jabar.


Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, SE mendukung program bantuan kepada masyarakat dan instansi untuk mendapatkan sertifikat.

Di mana masalah sengketa lahan jangan sampai ada lagi, termasuk aset provinsi yang kemudian sudah diklaim oleh ahli waris dan ini harus di selesaikan.

Seperti misalnya kasus yang terjadi di kawasan Lahan Ampera di Cirebon. Pentingnya sertifikasi tanah untuk hak kepemilikan harus dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk kekuatan hukum.

“Bahkan, aset tanah yang di Ampera ini ahli warisnya memiliki sertifikat yang kemudian diklaim atas nama mereka sendiri, tetapi tidak akan bisa diperjualbeikan karena sertifikatnya sudah di blokir,” ujar Syahrir usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2018 di Halaman Kanwil ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (25/9/2018).

Kendati demikian, lanjut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terus mengejar aset yang dimiliki Pemprov Jabar yang sudah bersertifikat. Artinya, jika masih ada aset provinsi yang tidak bersertifikat akan di disclaimer oleh BPK meskipun sudah menyandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tentu akan mengurangi nilai-nilai yang sudah selama ini dicapai dengan merai Opini WTP, karena BPK akan terus mengejar sampai dimana pengurusan aset provinsi ini dikelola,” katanya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, salah satu program unggulan dari Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Barat sudah akseleratif dengan baik. Masyarakat Jawa Barat paling tidak sudah merasakan program tersebut yang semula reguler menjadi program percepatan karana ada target-target dari pusat yang dititpkan ke daerah kabupaten kota.

Selain itu, Emil mengharapkan sengketa lahan dalam pandangan pemerintahan tentu menghambat proses pembangunan di Jabar. Salah satunya yang tertunda karena urusan lahan dan kantor di coblong juga terganggu karena urusan lahan.

Apalagi rencana pemprov Jabar yang akan mereaktivasi jalur kereta api yang juga masih bermuara pada sengketa lahan. Kerjasama ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar demi pembangunan di Jabar.

“Kata kuncinya dimana hak atas tanah tidak terslegalisasi dengan baik, kecepatan pembangunan pun melambat hamprir 50 persen. Waktunya habis untuk memetakan tanah ini hak siapa,” ujar Ridwan Kamil.

Ditanya soal persentase tanah yang terdaftar di Kanwil BPN Jabar, pria yang akrab disapa Emil menyebutkan hampir 56 persen. Selain itu dirinya berharap dalam masa jabatannya dapat terserap 100 persen untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di Jabar. Bahkan, Pemprov Jabar dalam hal ini menawarkan kepada Kanwil BPN Jabar untuk bersama-sama menyosialisasikan maupun dengan program lainnya agar persoalan tanah atau lahan ini dapat di percepat penyelesaiannya.

“Pemprov Jabar merupakan perwakilan dari pemerintah pusat, sehingga gubernur pun dapat mewakili presiden untuk turut membantu penyelesaiannya,” tandas Emil.

(pep)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …