BPK Diminta Serius Audit BCCF dan Mesin Parkir

DEMO: Perwakilan LSM GMBI saat beraudensi dengan BPK RI Perwakilan Jabar mempertanyakan hasil audit kasus BCCF dan mesin parkir di kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Jalan Moch, Bandung, Kamis (27/9).

DEMO: Perwakilan LSM GMBI saat beraudensi dengan BPK RI Perwakilan Jabar mempertanyakan hasil audit kasus BCCF dan mesin parkir di kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Jalan Moch, Bandung, Kamis (27/9).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BPK RI Perwakilan Jabar diminta tidak dijadikan alat dan harus transparan dalam melakukan pemeriksaan keuangan pemerintahan. Salah satu bukti ketidaktransparanan BPK dalam kasus pemeriksaan Bandung Creative City Forum (BCCF) dan mesin parkir di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Bukan hanya kasus itu, perjalanan dinas Rp 902 juta, dana reklamasi pasir besi Rp 1,7 miliar, mebeler-gate, dan Bansos Yayaysan Al Ruzham di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga melibatkan Uu Ruzhanul Ulum, tidak jelas hasil audit keuangannya

“Kami minta BPK serius dalam mengaudit BCCF dan mesin parkir, karena BPK RI mengakui adanya kesalahan pemeriksaan dalam kasus BCCF, yang mana pemeriksaan itu dilakukan tahun 2012 sementara BCCF yang kami laporkan adalah tahun 2008. Sehingga objek yang diperiksa tidak akan ketemu, karena yang harus diaudit bantuan hibah Pemkot Bandung  terhadap BCCF sebesar Rp 2,6 miliar 2008,” ungkap Ketua Distrik Kota Bandung LSM GMBI, Moch Mashur (Abah), disela aksi demo di kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Jalan Moch Toha, Bandung, Kamis (27/9/2018).

Selain itu, hasil pemeriksaan proyek mesin parkir yang menelan anggaran Rp 82 miliar, belum jelas hasil pemeriksaannya.

Menurut Abah, pelelangan seharusnya tidak melalui e-katalog, tapi lelang umum. Dari proses lelang ini saja, kata Abah, sudah ada kejanggalan. “Proyek ini sudah pemborosan anggaran negara,” tegasnya.

Sementara itu, BPK RI akan melakuan kajian dan analisa selama dua hingga tiga hari kedepan. Kepala Sub Auditor Jabar I BPK RI, Ari Endarto  meluruskan adanya miskomunikasi mengenai jumlah massa pada demo pertama GMBI, sehingga pertemuan batal.

“Kami minta 10 perwakilan  saja, tapi pihak GMBI minta 30 orang,” ujar Ari.

Mengenai permintaan GMBI, Ari mengatakan, pihaknya akan mengecek temuan apakah ada di standar laporan atau belum. “Kita akan menjawab secara tertulis,” ujar Ari.

Sementara hasil pemeriksaan mesin parkir, lanjut Ari, sudah dilakukan pada 2016 tapi saat itu belum bisa digunakan, karena belum ditunjuk program operator.

“Masukan GMBI kita akan luruskan dan dijawab secara tertulis,” tandasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Telkomsel Gelar IndonesiaNext 2019

Telkomsel kembali menggelar IndonesiaNEXT sebagai program yang menyasar pada peningkatan keahlian profesional para mahasiswa sebagai persiapan SDM yang unggul.