Dinas Sosial Kota Cimahi Kesulitan Atasi PMKS

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kota Cimahi saat ini masih mengalami kekurangan jumlah pekerja sosial (peksos) untuk membantu berbagai permasalahan sosial di Kota Cimahi.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Erick Yudha, secara keseluruhan hanya ada 250 pekerja sosial  yang disebar di tiga kecamatan dengan 15 kelurahan se-Kota Cimahi.

“Ya kita masih kekurangan pekerja sosial, masih perlu penambahan. Tapi tidak bisa tiba-tiba, untuk sekarang akan kita manfaatkan yang ada dulu,” ujar Erick.

Para pekerja sosial ini bertugas membantu setiap PMKS untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara efektif untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan serta memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka alami.

“Mereka juga memberikan fasilitas interaksi dengan sistem-sistem sumber, mempengaruhi kebijakan sosial dan memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material. Intinya sistem sumber itu seperti keluarga dan lingkungan, kekayaan, mata pencaharian, dan lain-lain,” jelasnya.

Jumlah tersebut menjadi sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cimahi yang mencapai 18.120 orang.

Jumlah tersebut terbagi kedalam beberapa jenis PMKS. Jumlah PMKS paling dominan ialah fakir miskin yang mencapai 10.603 jiwa. Kemudian disusul lanjut usia terlantar yang mencapai 2.946 jiwa.

Selanjutnya, ada juga perempuan rawan sosial ekonomi yang mencapai 1.909 jiwa. Selain itu, ada juga masyarakat yang menjadi korban trafficking empat orang. Kemudian, yang menjadi pemulung 68 jiwa, gelandangan 38 jiwa, dan pengemis enam jiwa serta ada berbagai jenis PMKS lainnya.

“Jumlah tersebut hasil pendataan PSM, dan akan terus diperbaharui. Kita juga terus memikirkan bagaimana cara mengurangi dan memberdayakan para PMKS,” tuturnya.

Tak semua PMKS merupakan orang miskin tidak mampu. Sebab banyak kategori PMKS yang tak melulu membutuhkan bantuan secara materi, namun lebih pada kebutuhan psikologis.

“Misalnya lanjut usia terlantar, yang jumlahnya sekitar 2.946 jiwa, rata-rata mereka berasal dari keluarga yang mampu, tapi diterlantarkan oleh anggota keluarga yang lainnya. Jadi bukan masalah ekonomi, tapi ke permasalahan sosialnya,” ungkapnya.

Menurut dia, jumlah PMKS setiap tahunnya berada pada angka yang tak menentu, tergantung dari pribadi menyikapi permasalahan kehidupannya.

“Contoh fakir miskin, bukan berarti semuanya miskin. Mereka ada yang punya pekerjaan, tapi tidak memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau orangnya tidak mandiri dan memang malas, ya bisa jadi jumlah fakir miskin akan terus bertambah,” tegasnya.

(cr1)

loading...

Feeds

ypt

YPT Bangun Telkom University Landmark Tower

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Telkom University tengah mempersiapkan dua Fakultas baru. Untuk merealisasikannya, Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) akan membangun fasilitas gedung …
devisit

Kota Bandung Devisit Anggaran Rp609 Miliar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki sejumlah alternatif untuk menambah pendapatan daerah. Pemangkasan anggaran belanja tidak langsung kemungkinan …

Pentingnya Adaptasi Akuntan di Era 4.0

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) bekerjasama dengan Pranadipta Consulting melaksanakan Focus Group Discussion …
komando

Koopsau Torehkan Tinta Emas

POJOKBANDUNG.com, SUBANG- Sejak dibentuk pada tanggal 15 juni 1951, Komando Operasi TNI Angkatan Udara telah menorehkan banyak tinta emas dalam …
tiga

Tiga Raperda Terus Dibahas

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat terus mematangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tiga …
koni

KONI Kota Bandung Harus Buktikan Prestasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna meminta, pengurus baru Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ?Kota Bandung …
perpajakan

Singkronisasi Data Cegah Praktik Korupsi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Upaya dalam memaksimalkan pemberantasan korupsi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, khususnya di sektor perpajakan. Langkah …