Ahli Waris Minta Pihak Disnak Jabar Segera Kosongkan Bangunan

KESEMPATAN: Tim kuasa hukum ahli waris memberikan 10 hari kepasa Disnak Jabar untuk mengosongkan gedung ( NIDA KHAIRIYYAH/POJOK BANDUNG )

KESEMPATAN: Tim kuasa hukum ahli waris memberikan 10 hari kepasa Disnak Jabar untuk mengosongkan gedung ( NIDA KHAIRIYYAH/POJOK BANDUNG )

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kisruh ahli waris kepemilikan bangunan Kantor Dinas Peternakan Jawa Barat dengan pemerintah provinsi kian meradang, Sabtu (22/9/2018), mereka kembali mengeruduk kantor dinas untuk memberikan tenggang waktu 10 hari agar melakukan pengosongan.

Tim Kuasa Hukum Ahli Waris, Ucok Rolando menyebut, jika diindahkan sampai batas waktu tersebut, maka akan melapor kepada pihak kepolisian.

“Kita udah kasih kasih kompensasi waktu selama 10 hari, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara ahli waris dan tim hukum,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya dengan masih belum dikosongkannya objek bangunan tersebut, maka Dinas Peternakan Jabar dinilai belum memiliki itikad baik. Bahkan lebih jauh dianggap tidak patuh dan taat akan putusan hukum yang berlaku.

Dikatakannya terkait pengosongan bangunan tersebut, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan putusan eksekusi dari PN Bandung.

“Argumentasi yang disampaikan Dinas Peternakan (Disnak) Jabar, dipandang memiliki kekosongam hukum. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung maka secara hukum tidak ada lagi alasan untuk menolak pengosongan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Manggal Garuda Putih yang juga Kuasa Hukum Ahli Waris, Ijudin Rahmat menuturkan keterlibatan organisasi masyarakat dalam persoalan tersebut sebagai bentuk fungsi kontrol sosial. Lebih jauh Ahli Waris, Cipta Ardikusumah sendiri merupakan anggota dari ormas tersebut sejak 2013 silam.

Ijudin menuturkan bahwa keberadaan pihaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ikut mengawal ahli waris, dan mengawasi kinerja pemerintah.

“Jadi sesuai ketentuan undang-undang kita juga memiliki fungsi kontrol sosial akan kinerja pemerintah. Sementara ahli waris merupakan masyarakat kecil, yang perlu dibantu dan didorong untuk mendapatkan haknya,” pungkas.

(nda)

loading...

Feeds