Penegak Hukum Jangan Lupa Miskinkan Koruptor Lewat TPPU

ilustrasi korupsi

ilustrasi korupsi

Namun demikian, diakui, masih ada banyak hambatan yang ditemui penegak hukum ketika menerapkan pasal TPPU. Selain pembuktian yang sulit, aset narapidana yang diambil negara juga terkesan sangat lambat.

Dia mencontohkan bagaimana seorang narapidana kasus korupsi masih bisa membeli fasilitas yang ada di dalam lapas.

Dalam inspeksi mendadak Ombudsman, mantan Ketua DPR Setya Novanto masih menghuni sel mewah.

“Pergantian mencopot Kalapas ternyata tidak berdampak signifikan, apalagi terus membludaknya tahanan narapidana korupsi” ucapnya.

Sementara itu pengamat politik, Karyono Wibowo mengatakan ada banyak penyebab masih maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat negara.

Di antaranya adalah faktor moral, tingginya biaya politik dan kebiasaan atau budaya masyarakat.

“Kalau hanya mengandalkan sistem penindakan, ujungnya malah korupsi lagi. Yang menjadi hulunya adalah pertama soal masalah moral para penyelenggara negara,” kata Karyono.

Menurutnya, antara political cost atau biaya politik memiliki korelasi atau sangat berhubungan dengan tingginya angka korupsi di Indonesia.

Banyak pejabat negara, terutama yang berlatarbelakang tokoh politik terjerat kasus korupsi.

“Mulai dari calon kepala daerah, calon legislatif butuh biaya politik untuk lolos. Bahkan, untuk menjadi ketua umum partai juga menghabiskan banyak biaya politik,” ucapnya.

 

(flo/jpnn)

Loading...

loading...

Feeds

DLH Juara KIP Kabupaten Bandung 2019

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama untuk kategori Utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapaan Undang-undang …

Ketua KPK “Kejar” Jokowi Terbitkan Perppu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bersedia untuk dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti …