Pengembang Perumahan di Kota Cimahi Dinilai ‘Licik’

ilustrasi

ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Terus bertambahnya perumahan di wilayah Cimahi, hingga saat ini belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan, sejauh ini  baru satu pengembang yang telah menyerahkan fasos dan fasumnya kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana yang tertera dalam Perda.


Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman belum berdampak terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri menilai, pengembang perumahan di Kota Cimahi tidak bertanggungjawab dan bisa dibilang licik.

Alasannya, para pengembang itu tak menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke Pemerintah Kota Cimahi setelah proses pembangunan perumahan selesai.

“Pengembang ini tidak memiliki tanggungjawab. Mereka meninggalkan konsumen tanpa menyerahkan fasum dan fasos terlebih dulu kepada pemerintah daerah,” ujarnya, saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, kemarin.

Menurut Enang, dari data yang didapat dari dinas terkaiy, baru ada satu perumahan dari ratusan perumahan di Kota Cimahi, yang menyerahkan asetnya kepada Pemerintah Kota Cimahi.

“Sejak Kota Cimahi berdiri 17 tahun silam, baru Puri Cipageran yang diserahkan, kemana pengembang lainnya, seharusnya tidak boleh begitu lahan terjual konsumen langsung ditinggalkan,” katanya.

Atas permasalahan tersebut, Enang juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Cimahi. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan terkait pengembang masih lemah. Seharusnya Pemkot lebih selektif dalam memberikan izin.

“Jangan sampai main todong. Keteledoran dari kita kebanyakan, dan sekarang kan masalahnya justru jadi menumpuk,” tuturnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Ira Triana mengakui,  dari sekian banyak komplek perumahan yang ada di Kota Cimahi, baru satu pengembang yang telah menyerahkan fasos dan fasumnya kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana yang tertera dalam Perda. Padahal, fasum dan fasos wajib dikembalikan pengembang setelah perumahan berdiri. Penyerahan itu dibutuhkan agar terdata sebagai aset negara untuk melindungi hak warga.

“Ketika perumahan berdiri secara hukum itu fasilitas fasos dan fasum harus diserahkan jadi milik negara, itu salah satunya ada jalan, drainases, RTH (ruang terbuka hijau), tempat ibadah, kuburan itu harus diserahkan,” ujarnya.

Sebetulnya perda bisa menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pengembang agar segera menyerahkan kedua fasilitas publik itu kepada pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendataan jumlah perumahan di Kota Cimahi. Pendataan akan dilakukan Tim fasum-fasos yang sudah dibentuk.

“Nanti tim akan melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang. Sekarang penanganannya baru sebatas teguran,” tandasnya.

(cr1)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …