Mediasi Bersama BPPK Wil 4 Jawa Barat Demi Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG BARAT – Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mencakup Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

Seseorang yang bekerja pada suatu badan usaha wajib didaftarkan oleh badan usahanya menjadi Peserta Program JKN-KIS. Adapun Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagi Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial.

Dalam melakukan pendaftaran,  Pemberi Kerja wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS dan upaya meningkatkan kepatuhan Badan Usaha dalam hal pendaftaran, pemberian data, dan pembayaran iuran, dengan menggandeng Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Jawa Barat, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mengadakan mediasikepada badan usaha – badan usaha wilayah Kabupaten Bandung Barat yang tidak patuh pada hari Senin (18/09/2018).

Mediasi merupakan salah satu strategi Pemeriksaan atas indikasi ketidakpatuhan pemberi kerja dengan mengoptimalkan dukungan kemitraan dengan lembaga pemerintahan.

Adapun Mediasi tersebut dihadiri oleh 20 Badan Usaha tidak patuh  dengan kategori tidak patuh yaitu  belum registrasi dan badan usaha beluminput data peserta/pegawainya secara lengkap dan benar.

Mediasi ini dihadiri oleh Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 4 Jawa Barat Ujang Kusyadi, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Bandung BaratBina Handayani, beberapa petugas pengawas ketenagakerjaan dan petugas pemeriksa dari BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Thn 2011, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan  dan  memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan (Pasal 15 ayat 1 dan 2), dan Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan (Pasal 19 ayat 1 dan 2).” ujar Bina.

Ada 3 objek pengawasan kepatuhan jaminan sosial yaitu meliputi kewajiban pendaftaran, kewajiban penyampaian/ perubahan data, serta kewajiban pembayaran iuran.

Dalam hal ini BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya, serta melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain.

(dh)

loading...

Feeds

Bank Muamalat Incar Nasabah Prioritas

BANDUNG –Bank Muamalat menggelar Customer Gathering di Bandung, pada Kamis, (13/12). Kegiatan ini merupakan rangkaian kampanye gerakan #AyoHijrah, sekaligus mempererat …