Hambat Vaksinasi MR, Kepala Daerah Ditindak Tegas

ILUSTRASI

ILUSTRASI

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Pemerintah pusat memastikan akan memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yang terus menghambat Program Nasional Imunisasi Massal Measles Rubella (Vaksin MR). Salah satunya dengan memanggil kepala daerah ke pusat.


“Nanti langkah terakhir akan seperti itu. Bisa kita memanggil,” kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Indrajati kepada Jawa Pos, Minggu (16/9/2018). Upaya tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab Kemendagri dalam memberikan pembinaan kepada daerah.

Seperti diketahui, dari semua daerah yang digelar vaksinasi, tidak semuanya merespon positif. Pemerintah Provinsi Aceh misalnya, memilih untuk melakukan penundaan untuk memperjalas status hukumnya menyusul adanya kandungan babi dalam vaksin. Pemerintah setempat juga masih mendiskusikan definisi darurat yang menjadi syarat halalnya penggunaan babi.

Diah menilai, untuk kasus seperti Aceh, dia meyakini hanya diperlukan komunikasi lebih intens. Menurutnya, pemda Aceh perlu dijelaskan terkait situasi bahaya yang mengancam anak-anak jika vaksinasi tidak dilakukan. Jika merujuk kondisi yang ada, Diah menilai syarat kedaruratan sudah terpenuhi.

“Tertimoninya sudah banyak,” imbuhnya. Untuk itu, jika terus menolak, pihaknya membuka peluang untuk memanggil Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Alumni California State University Fullerton itu menambahkan, sejumlah kementerian terkait akan melakukan koordinasi di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, besok (18/9). Salah satu isu yang dibahas adalah penanganan terhadap daerah yang penolakannya terhadap program vaksinasi cukup masif.

Terkait potensi pemberian sanksi terhadap kepala daerah yang terus ngeyel, Diah enggan berspekulasi. Dari sisi aturan, hal itu memungkinkan. Sebab di atur pada Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemda. Di situ disebutkan kepala daerah yang menghambat program nasional bisa disanksi.

Hanya saja, kata dia, peraturan teknisnya di level Peraturan Mendagri (Permendagri) belum ada. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menghindari cara tersebut. Oleh karenanya, pemerintah akan mengutamakan cara-cara persuasif. “Kita sangat menghindari jalan sanksi,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga angkat bicara terkait program vaksinasi. Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Sukoharjo Sabtu malam (15/9) lalu, Jokowi menegaskan jika vaksinasi dilakukan untuk kebaikan masyarakat Indonesia di kemudian hari.

“Ini kan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan gerenasi muda ke depan. Ini bukan untuk siapa-siapa,” ujarnya.

Anung Sugihantono, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, menuturkam bahwa Propinsi Aceh merupakan satu-satunya propinsi yang cakupan imunisasinya tidak naik sejak awal dicanangkan imunisasi MR awal Agustus lalu. Sejak 2 Agustus cakupan imunisasi MR di Aceh hanya 4,94 persen saja. ”Cakupan Imunisasi MR di Luar Pulau Jawa adalah 47,32 persen. Itu laporan dari 28 Provinsi di luar Jawa-Bali,” ujarnya.

Anung mengaku bahwa pihaknya telah menyiapka  vaksin dan perlengkapan serta tenaga medis yang akan melakukan imunisasi di Aceh. Sayangnya tak ada yang datang ke puskesmas maupun posyandu. Pihak Kemenkes tidak bisa door to door untuk melakukan vaksinasi. ”Nanti dianggap pemaksaan kehendak,” ujarnya.

(far/lyn)

Loading...

loading...

Feeds

Wisata Geopark Ciletuh Mulai Bangkit

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Setelah kurang lebih setahun pendemi Covid-19 mewabah di Kabupaten Sukabumi, kawasan wisata merupakan sektor yang paling cukup …

Warga Desa Batulawang Belum Direlokasi

POJOKBANDUNG.com, CIANJUR – Pemerintah Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur segera merealisasikan rencana terbaik yang telah dikomunikasikan …

Pangdam Pimpin Serah Terima Jabatan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dalam mewariskan nilai-nilai Siliwangi sekaligus mengestafetkan misi tugas dalam membangun kebesaran dan kejayaannya, Kodam III/Siliwangi menggelar acara …

Ajak Perempuan Keluar Zona Nyaman

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Perempuan di Kabupaten Bandung Barat harus memiliki integritas, tangguh dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pasalnya, kesan …

Harus Aktifkan Koperasi di Sumedang

 POJOKBANDUNG.com, KOTA – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang Masa Bhakti 2021-2025 diharapkan mampu mengaktifkan dan menghidupkan kembali koperasi …

Belum Bisa Layani Semua Kecamatan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi mengaku masih kewalahan untuk dapat melayani …

Vaksinasi Covid Telan Rp47 Miliar

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Subang mengungkap, di tahun anggaran 2021 ini, Pemda Subang mendapat …

Kompak Bantu Warga yang Isolasi

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Warga Desa Jalancagak, Kaecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang memberikan bantuan bagi tetangga yang tengah menjalani isolasi mandiri di …

Ajak Masyarakat Pelihara Budaya Sunda

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mendukung penuh program “Saur Sepuh” yang diinisiasi oleh PGRI Kota …