Pemprov Jabar Hapus Anggaran Bantuan Sosial, Ini Alasannya…

Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

Sekda Jabar, Iwa Karniwa.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menghapus alokasi anggaran untuk bantuan sosial. Alasannya, postur anggaran pemberian untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah diperbesar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Iwa Karniwa mengatakan rencana itu sudah disiapkan secara matang termasuk antisipasi imbas dari perubahan alokasi APBD.

“Dana hibah bisa hilang sama sekali atau jumlahnya harus dikurangi. Nanti bisa lebih ke belanja langsung atau tidak langsung atau bantuan keuangan yang lebih mudah pertanggungjawabannya,” ujarnya Iwa saat dihubungi, Kamis (13/9/2018).

Selain itu, kata Iwa, pergeseran anggaranpun dilakukan tidak terlepas dari sejumlah proyek arahan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melalui mekanisme bantuan keuangan. Meski demikian, Iwa yang juga Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan proses penganggaran akan tetap transparan dan akuntabel.

“Seluruh usulan akan masuk lewat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) online dan dibahas sesuai ketentuan,” jelasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil menargetkan dalam lima tahun ke depan akan ada program provinsi yang harus dikebut oleh pemerintah daerah. Program-program ini disertai catatan kesiapan daerah untuk menjalankannya agar bantuan keuangan bisa cair.

“Yang sudah mendapat rencana program tentulah harus responsif,” katanya.

Menurutnya bantuan keuangan setidaknya akan diberikan pada sejumlah program yang masuk sembilan janji kampanye dirinya. Di antaranya revitalisasi alun-alun di 27 kabupaten/kota di Jabar yang disiapkan Rp15 miliar untuk satu alun-alun.

“Bentuknya alun-alun, berarti tanahnya juga harus siap. Lokasi dimana pilih dengan pimpinan daerah masing-masing,” ujarnya.

Kedua, anggaran akan diberikan pada kabupaten/kota yang berencana merevitalisasi pasar tradisional. Emil—sapaan akrabnya mengatakan pihaknya ingin mengembalikan aktifitas ekonomi kembali ke pasar tradisional sekaligus membangkitkan ekonomi kerakyatan.

“Revitalisasi pasar itu kami siapkan Rp16-Rp20 miliar, silahkan pilih pasar yang mana,” tuturnya.

Selanjutnya perbaikan destinasi wisata yang dibagi pihaknya ke dalam dua level. Dimana untuk level pertama pihaknya akan memfokuskan pada perbaikan akses infrastruktur menuju destinasi, lalu level kedua penataan objek pariwisata yang akan dilengkapi fasilitas penunjang lebih baik.

“Yang level kedua bantuannya bisa mencapai Rp 40 miliar, penataan ini diperbaiki sana-sini bukan hanya jalan,” pungkasnya.

(ipn)

loading...

Feeds

PKB Polisikan Ustad Yahya Waloni

Sekjend PKB Abdul Kadir Karding melaporkan Ustad Yahya Waloni ke Bareskrim karena pernyataannya dianggap menghina Megawati Soekarnoputri, Ma’ruf Amin dan …