Forum Jabar Ngahiji Sebut Ahmad Saefudin Langgar Aturan

Ahmad Saefudin. ( Foto : Sport Jabar)

Ahmad Saefudin. ( Foto : Sport Jabar)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Forum Jabar Ngahiji menilai pengangkatan Ahmad Saefudin kembali menjadi Ketua KONI Jawa Barat tidak sesuai aturan. Pasalnya, Perwira tinggi TNI Angkatan Darat berpangkat Brigadir Jenderal itu dituding melanggar Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Kordinator Forum Jabar Ngahiji, Irwan Koesdrajat mengatakan, terkait ketidakhadiran Gubernur Jabar saat Musyawarah Provinsi KONI Jabar patut diapresiasi. Pihaknya juga menghargai sikap Gubernur Ridwan Kamil sekaligus jajaranya sebagai bentuk konsistensi menjunjung tinggi supermasi hukum.

“Saya menghargai itu, ini kan juga awal yang baik dalam kontek Jabar Juara lahir batin, sebagai penerima organisasi hibah terbesar di Jabar, KONI juga harus taati norma humum,” ujar Irwan saat ditemui di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018).

Irwan mengungkapkan, stakeholder di Jabar baik cabang olahraga (cabor) dan lembaga dibawah KONI dapat memahami fakta ini. Sehingga nanti tidak ada permasalahan, terutama dari segi hukum.

Disisi lain kata dia, ada empat cabor dan satu badan hukum nasonial yang menggugat ke Badan Arbitase Olahraga Indonesia (BAORI) pada september 2018 yang jelas-jelas menggugat kepemimpiman Ahmad Saefudin yang dinilai telah melanggar aturan.

“Bahkan Kadispora Jabar mengatakan, kalau KONI Jabar mau berjalan sendiri maka silahkan jadikan lembaga independen. Artinya kepemimpinan sekarang ada masalah,”ungkapnya.

Lanjut Irwan, KONI Jabar harus on the track sehingga benar dalam aturan dan pihak Pemprov Jabarpun dipastikan akan membantu untuk dana hibah dengan mengikuti undang-undang yang berlaku.

“Jabar harus Juara Jabar harus berikan yang terbaik pada dunia olahraga. Jangan ada kecacatan hukum di KONI Jabar,”jelasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Pengda Persatuan Sepatu Roda Jabar, Heri Mos mengatakan, persoalan tersebut sudah sejak dulu dan saat ini terjadi kembali. Sebagai orang lama diolahraga, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum harus terus ditegakan.

“Saya tetap pada pemikiran pertama, sikap Pemprov Jabar dan menyangkut soal ketua, berdasar kajian hukum tentang ketua. Itu perlu di apresiasi,”kata Heri

Heri menjelaskan, KONI pusat juga harus tanggap soal ini, bahwa ada persoalan di KONI Jabar. Semua, kata dia, harus kembali pada aturan dan tidak terburu-buru mengeluarkan SK untuk kepemimpinan yang baru.

“Saat ini kasus gugatan oleh beberapa cabor juga masih berjalan. KONI pusat harus tahu betul kondisi yang terjadi di tubuh Koni Jabar dan harusnya bertindak cepat,” ujarnya.

Sementara itu, saat dimintai keterangan Ahmad Saefudin tidak mau mengomentari lebih jauh. Menurutnya, semua dikembalikan pada prosedur.

“Silahkan saja tanyakan langsung ke pihak yang bersangkutan (Pemprov Jabar) dan cabor,” pungkasnya.

(azs)

loading...

Feeds

PKB Polisikan Ustad Yahya Waloni

Sekjend PKB Abdul Kadir Karding melaporkan Ustad Yahya Waloni ke Bareskrim karena pernyataannya dianggap menghina Megawati Soekarnoputri, Ma’ruf Amin dan …

Kasus Narkotika Turun, Tersangkanya Membeludak

Makin banyak orang yang terjerat bandar narkotika. Jumat (21/9) Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim mengungkapkan adanya kenaikan jumlah …