Proyek Mesin Parkir Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

BONGKAR KORUPSI: LSM GMBI Distrik Kota Bandung melaporkan dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan mesin  parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/9/2018)

BONGKAR KORUPSI: LSM GMBI Distrik Kota Bandung melaporkan dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan mesin parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/9/2018)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pengadaan mesin parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Harga mesin perkir sendiri Rp 125 juta per unit. Pelaporan proyek wah ini dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dari sisi proses pelelangan sudah menyalahi aturan.

“Seharusnya pelelangan tidak melalui e-katalog, tapi lelang umum. Dari proses lelang ini sudah ada kejanggalan. Proyek ini sudah pemborosan anggaran negara,” tegas Moch Mashur (Abah), Ketua Distrik Kota Bandung LSM GMBI disela aksinya sekaligus melaporkan proyek megah tersebut di kantor Kejati Jabar, Kamis (13/9/2018).

Berbekal kejanggalan proyek dari mulai proses lelang hingga pemborosan anggaran ini, sehingga GMBI melayangkan laporan ke Kejati Jabar. “Soalnya kami menduga Gubernur yang baru terpilih, Ridwan Kamil terlibat dalam proyek ini, makanya kami melaporkan ke Kejari Jabar,” tandasnya.

Selain mesin parkir, GMBI juga mempertanyakan SP3 kasus Bandung Creative City Forum (BCCF) sebesar Rp 2,6 miliar. “Kejati Jabar tidak memberi keadilan pada masyarakat, karena lembaga ini tidak membantu dalam penegakan hukum, tapi malah mengkhianati hukum,” kata Abah.

Dalam aksi demonya, Abah membeberkan bahwa SP3 kasus BCCF tersebut “dibarter” dengan tujuh unit motor. “Jadi bagaimana kalau hukum sudah seperti ini. Jangan anggap masyarakat bodoh, padahal aparat hukum itu digaji oleh rakyat,” ujar Abah dengan nada heran.

Dia menilai SP3 kasus ini menandakan mandulnya aparat penegak hukum. “Aparat hukum telah berani melakukan SP3 dengan laih tidak menemukan kerugian negara. Karena itu, kami akan meminta bukti SP3 tersebut,” tandasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

sukabumi

Pick-Up Colt L300 Dominasi Sukabumi

POJOKBANDUNG.com, PT SRIKANDI Diamond Cemerlang Motors dealer Mitsubishi Wilayah Sukabumi, didukung PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Distributor …
dpd

DPD KNPI Kota Bandung Gelar Orientasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia, DPD KNPI Kota Bandung menggelar orientasi 210 peserta di salah satu pusat pendidikan …
kodim

Kemarau, Kodim 0605 Subang Bantu Petani

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Kodim 0605/Subang telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi musim kemarau panjang. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawalan …
zurich

Zurich Luncurkan Asuransi Kelas Dunia

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Zurich Indonesia meluncurkan produk asuransi penyakit kritis terbaru Zurich Critical Advantage (ZCA) dengan manfaat utama perawatan medis …
silat

1.200 Atlet Pencak Silat Siap Berlaga

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 1.200 atlet silat dari berbagai perguruan pencak silat dari berbagai provinsi dipastikan akan mengikuti ‘Pencak Silat …
perdamaian

MWA Unpad Belum Ajukan Perdamaian

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tim Pengacara calon rektor (carek) Unpad, Prof Atip Latipulhayat, mengakui belum mendapat ajakan perdamaian secara serius dari Majelis …
rw

Pembangunan Taman RW Tak Capai Target

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pembangunan taman RW di Kota Bandung terkendala permasalahan lahan. Pada tahun ini saja, dari target 20 taman …
narkoba

Stop Narkoba, BNN Bina Masyarakat Produktif

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran Narkoba di tanah air. Para bandar Narkoba melalui berbagai …