Proyek Mesin Parkir Dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

BONGKAR KORUPSI: LSM GMBI Distrik Kota Bandung melaporkan dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan mesin  parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/9/2018)

BONGKAR KORUPSI: LSM GMBI Distrik Kota Bandung melaporkan dugaan penyelewengan dalam proyek pengadaan mesin parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/9/2018)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pengadaan mesin parkir kendaraan di 445 titik di Kota Bandung yang menghabiskan anggaran Rp 82,8 miliar lebih dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Harga mesin perkir sendiri Rp 125 juta per unit. Pelaporan proyek wah ini dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dari sisi proses pelelangan sudah menyalahi aturan.


“Seharusnya pelelangan tidak melalui e-katalog, tapi lelang umum. Dari proses lelang ini sudah ada kejanggalan. Proyek ini sudah pemborosan anggaran negara,” tegas Moch Mashur (Abah), Ketua Distrik Kota Bandung LSM GMBI disela aksinya sekaligus melaporkan proyek megah tersebut di kantor Kejati Jabar, Kamis (13/9/2018).

Berbekal kejanggalan proyek dari mulai proses lelang hingga pemborosan anggaran ini, sehingga GMBI melayangkan laporan ke Kejati Jabar. “Soalnya kami menduga Gubernur yang baru terpilih, Ridwan Kamil terlibat dalam proyek ini, makanya kami melaporkan ke Kejari Jabar,” tandasnya.

Selain mesin parkir, GMBI juga mempertanyakan SP3 kasus Bandung Creative City Forum (BCCF) sebesar Rp 2,6 miliar. “Kejati Jabar tidak memberi keadilan pada masyarakat, karena lembaga ini tidak membantu dalam penegakan hukum, tapi malah mengkhianati hukum,” kata Abah.

Dalam aksi demonya, Abah membeberkan bahwa SP3 kasus BCCF tersebut “dibarter” dengan tujuh unit motor. “Jadi bagaimana kalau hukum sudah seperti ini. Jangan anggap masyarakat bodoh, padahal aparat hukum itu digaji oleh rakyat,” ujar Abah dengan nada heran.

Dia menilai SP3 kasus ini menandakan mandulnya aparat penegak hukum. “Aparat hukum telah berani melakukan SP3 dengan laih tidak menemukan kerugian negara. Karena itu, kami akan meminta bukti SP3 tersebut,” tandasnya.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Setahun Zona Merah di Indonesia

PADA 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan dua warga Depok, Jawa Barat, terpapar virus mematikan Covid-19. Setelah pengumuman menyeramkan itu, suasana …

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu kunci Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Program tersebut membutuhkan partisipasi dari …

46 Warga Kampung Jati Dievakuasi

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI – Aktivitas bencana pergerakan tanah yang memprakporandakan tiga perkampungan penduduk di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, kian meluas …

Korban Banjir Terjangkit Ragam Penyakit

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Banjir yang sempat melanda wilayah utara (Pantura), Subang menimbulkan dampak penyakit bagi warga, yakni penyakit gatal pada …

Bakti Sosial Dosen untuk Masyarakat

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Sepuluh dosen Program Studi Pendidikan Guru (PG) PAUD IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) …

Sumber Bantuan Perbaikan RTLH di Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Cimahi segera dilaksanakan. Rencana pelaksanaannya di bulan Maret atau …