Program Rp100 Juta per RW Dinilai Tidak Menguntungkan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Pengimplementasian program Rp100 juta per RW pertahun yang digagas Walikota dan Wakil Wali Kota Cimahi saat Pilkada lalu, masih menjadi perdebatan diantara sejumlah pengurus RW. Sejumlah perwakilan Forum Ketua RW Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, mengeluhkan program tersebut yang dinilai tidak terlalu menguntungkan masyarakat.


Menurut seorang Ketua RW 02, Sujadi, dana hibah senilai Rp100 juta tersebut tidak akan cukup untuk digunakan melaksanakan pembangunan atau program lainnya lantaran tidak termasuk untuk ongkos pekerja.

Untuk wilayahnya, Sujadi telah berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW serta perwakilan warga, dan mengajukan perencanaan perbaikan saluran drainase serta perbaikan jalan.

“Jelas tidak akan cukup, apalagi uang Rp100 juta itu tidak termasuk ongkos untuk pekerjanya. Kalaupun warga yang mengerjakan, tentu mereka perlu dibayar,” ungkapnya saat mendatangi Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (12/9).

Dari Rp 100 juta yang dijanjikan pemerintah, nantinya masing-masing RW hanya akan menerima Rp 72,5 juta yang disalurkan dalam bentuk barang, bukan uang. Sisanya akan disalurkan untuk insentif dan administrasi.

Insentif tersebut diantaranya, insentif RW perbulan Rp300 ribu, insentif RT perbulan Rp200 ribu, insentif RW siaga perbulan Rp100 ribu, insentif Posyandu perbulan Rp100 ribu, insentif Posbindu perbulan Rp100 ribu, insentif PKK tingkat RW perbulan Rp100 ribu, dan insentif Linmas tingkat RT perbulan Rp100 ribu.

“Jadi saya keberatan karena pekerja di Kota berbeda dengan pekerja di kampung yang biasanya kerja bakti secara sukarela dan tidak dibayar pun tidak masalah, tapi di kota masyarakatnya pada sibuk. Kalau tidak dikasih ongkos kerja kebutuhan keluarganya bagaimana,” katanya.

Jika tidak ada penambahan, hal tersebut ditakutkan akan mengganggu rencana penggunaan dana yang diberikan sebab dipastikan akan mengalami defisit.

“Tadi baru diusulkan ke DPRD, biar difasilitasi ke Pemkot Cimahi. Kalau kami melakukan perbaikan saluran air dan perbaikan jalan harus ada ongkos kerjanya, masa RW harus nombok, uangnya darimana,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan, yang menerima keluhan dari Forum Ketua RW Kelurahan Setiamanah, secara tegas menyarankan agar Pemerintah Kota Cimahi segera mengganti Peraturan Wali Kota (Perwal) Dana Rp100 juta per RW.

Menurutnya, dalam Perwal program Wali Kota tersebut tidak ada dana untuk pekerja yang bisa menghambat dan membuat masyarakat ragu menggunakan dana RW tersebut.

“Jadi mereka bukan menolak tetapi keberatan untuk diteruskan karena tidak ada honor pekerja. Sehingga mereka tidak bisa meneruskan jika tidak ada honor tersebut,” katanya.

Agun menilai penggantian Perwal tidak akan membutuhkan waktu lama, dan bisa langsung disosialisasikan dan diterapkan hanya dalam waktu beberapa hari saja.

“Untuk penerapannya tidak akan terganggu karena Perwal itu gampang, kebijakannya ada di walikota. Asal Pak Ajay mau, pasti bisa jalan langsung,” katanya.

Sejauh ini, belum ada satu RW pun yang sudah menerima dana bantuan Rp100 juta yang dijanjikan, lantaran ada beberapa prosedur yang masih menjadi kendala.

“Mumpung belum ada yang menerima, jadi bisa diluruskan dulu mengenai permasalahan honor pekerja, apakah akan menambah, atau ada alternatif lain,” tandasnya.

(cr1)

Loading...

loading...

Feeds

Menyongsong Peradaban Baru Era 5.0

SEIRING perjalanan hidup manusia beserta peradaban yang dilahirkannya, kemajuan industri dan teknologi kerap tercermin dari masa ke masa. Generasi demi …