Tanah 2,7 Hektar Dikuasai Pihak Tak Bertanggung Jawab

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sebidang tanah seluas 2,744 Ha di Bekasi di kuasai pihak pengembang Marunda Center tanpa ada proses jual beli, tercatat sudah setahun lebih tak ada itikad baik kepada pemilik tanah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.


Pemilik lahan, Engkong Sukra (89) sudah tujuh kali bertemu dengan pihak pengembang, namun tak juga mendapatkan titik temu. Sehingga, Rabu (12/9/2018), perwakilan keluarga mendatangi Ombudsman Jawa Barat untuk meminta kejelasan status tanah tersebut.

“Kami sudah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi, disana sudah dibuka semua dan terbukti SHGB masih tercatat milik kami dan tidak pernah ada transaksi jual beli dalam bentuk apa pun,” ujar Heru selaku perwakilan keluarga saat ditemui di Kantor Ombudsman Jawa Barat, Jalan Bogor, Kota Bandung, Rabu (12/9/2018).

Ia mengaku kecewa, karena sampai saat ini pihak Engkong Sukra masih memiliki girik tanah tersebut secara sah. Bahkan, tahun 2017 lalu masih membayar PBB atas tanahnya. Heru pun mengaku kecewa, proses yang dilakukan BPN Bekasi terbilang lambat. Karena hingga kini belum ada tanggapan perihal keluhannya.

“Engkong pernah ditipu sama salah seorang, untuk sebidang tanah di kawasan lainnya. Disana, ia mengaku memang melakukan transaksi jual beli, meskipun uang didapatkan tidak utuh. Tapi, ia tidak lagi mempermasalahkan karena merasa pernah menjual, tapi kalau ini sama sekali tidak pernah ada bahasan atau pun transaksi jual beli,” bebernya kesal.

Terlebih, lanjut Heru, pihak Marunda Center yang sudah mengakui kesalahannya dalam proses mediasi tetap tidak ingin membeli lahan yang sudah digunakan sesuai harga kesepakatan.

“Kita udah kasih murah banget, harganya jauh lebih murah dari normal. Tapi mereka malah membeli uang kerohiman, mereka kan bukan numpang di tanah milik negara! Kita merasa diinjak padahal sudah belaku baik dan memberi banyak keringanan,” kesalnya.

Dikatakannya bahwa jika ada perusahaan swasta menguasai tanah rakyat dan hanya bersedia memberikan uang kerohiman sangat mirip Kompeni Belanda, pada masa zaman penjajahan.

“Dengan adanya cacat administrasi dalam surat tanah Engkong Sukra, maka dapat dibatalkan. Kami juga berharap pihak berwenang dapat bertindak terhadap mafia tanah agar kejadian yang sama tidak terulang kembali,” terangnya.

Disinggung terkait masih belum ada tanggapan, walau sudah mengadukan ke Ombudsman Jawa Barat, lanjutnya, pihaknya akan terus berupaya hingga menemukan titik terang terkait persoalan tersebut.

“Kami sebelumnya juga sudah melapor kemana-mana, kalau masih juga belum ada solusi maka kami kembali akan cari jalan keluar terbaik. Baik ke Menkopolhukam, KSP, kementrian dan lain sebagainya,” pungkasnya.

(nda)

Loading...

loading...

Feeds

BMKG Bakal Pantau Hilal 1 Syawal 1442 H

BMKG Bakal Pantau Hilal 1 Syawal 1442 H

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – BMKG Stasiun Bandung turut melakukan pemantauan hilal atau rukyat hilal 1 Syawal 1442 H untuk penetapan Idul …