Ayi Hambali Sarankan Gubernur Jabar Mekarkan Desa

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali  saat Dialog Kebangsaan bersama media di Kota Bandung (10/9).

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali saat Dialog Kebangsaan bersama media di Kota Bandung (10/9).

POJOKBANDUNG,com, BANDUNG–Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir H Ayi Hambali menyarankan Pemprov Jabar yang kini dikomandoi Ridwan Kamil segera menambah jumlah desa bahkan kecamatan di Jabar, ketimbang melakukan pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB). Upaya itu demi meningkatkan penyerapan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat.


Terlebih menurut Ayi, jumlah dana desa yang terserap di Jabar masih terbilang rendah bahkan kalah dari provinsi terdekatnya, Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

“Ketika Jawa Timur dan Jawa Tengah memperoleh dana desa lebih dari Rp2 triliun, Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak malah mendapat kurang dari Rp1,5 triliun,” ujar Senator asal Jabar ini saat Dialog Kebangsaan bersama awak media di Kota Bandung, baru-baru ini.

Di Jatim, kata Ayi, alokasi anggaran dari pusat Rp1 juta per orang per tahun sedangkan Jabar hanya Rp600 ribu per orang per tahun. Kenapa demikian? “Itu terkait jumlah kabupaten/kota di Jabar yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Jatim dan Jateng,” paparnya.

Sebab itu, lanjut Ayi, upaya menambah jumlah desa di Jabar sudah menjadi kebutuhan. Apalagi dengan jumlah penduduk Jabar yang mencapai 48 juta jiwa.

“Jika jumlah desa di Jabar bertambah banyak, akan bertambah pula jumlah Dana Desa yang terserap,” jelas Ayi.

Ayi sendiri sepenuhnya mendukung ide pemekaran wilayah yang dilontarkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil ketika usai dilantik. Namun pimpinan Pontren Al Falah Dago ini meminta gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu bersikap realistis. Soalnya, pemekaran kota/kabupaten atau DOB masih terbentur moratorium dari Presiden RI, Joko Widodo yang entah kapan berakhirnya.

Sejak Undang-undang tentang Otonomi Daerah diterbitkan, jumlah desa di Jabar tidak pernah bertambah. Sementara, Papua telah memekarkan 302 desa dan Kalimantan Barat memekarkan 102 desa.

“Akibat sedikitnya jumlah desa di Jabar, maka jumlah dana desa yang terserap pun kurang. Saran saya dalam jangka pendek Kang Emil dapat melakukan pemekaran desa. Sehingga penyerapan dana desa lebih besar dari yang sekarang dan pemekaran desa itu kewenangannya di gubernur, bukan presiden,” tandasnya.

Disebutkannya, pemerintah kali pertama menganggarkan dana desa Rp 60 triliun untuk 72 ribuan desa.
Dana itu akan dinaikkan jadi Rp 70 triliun pada 2019 sehingga tiap desa kan mendapat sampai hampir Rp 1 miliar.

Ayi Hambali yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD mengakui, kasus pengalaman pemekaran wilayah sebelumnya yang buruk menjadi kendala.

Menurut informasi yang diperolehnya, pemekaran wilayah di Jabar akan mencapai 13 DOB. Di antaranya mencakup opsi untuk memecah wilayah Bogor, Sukabumi, dan Garut yang dianggap padat penduduknya plus wilayah yang terlalu luas. (*/nto)

Loading...

loading...

Feeds