BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Serahkan SKK Perusahaan ke Kejari Kota Bandung

MENYERAHKAN: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Suhedi saat menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

MENYERAHKAN: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Suhedi saat menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kota Bandung, menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Penyerahan SKK tersebut merupakan salah satu upaya penanganan terhadap perusahaan, yang belum patuh dalam pemenuhan norma BPJS Ketenagakerjaan.


Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Suhedi mengatakan penyerahan Surat Kuasa Khusus ke kejaksaan merupakan tindak lanjut dari MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

“Ini merupakan bentuk sinergitas kami dalam upaya pemenuhan kepatuhan terhadap perusahaan-perusahaan,” jelas Suhedi.

Suhedi melanjutkan, kerjasama ini juga
sebelumnya telah dilakukan antara BPJS Ketenagakerjaan Bandung-Suci dengan lembaga negara lainnya.

“Kali ini kerjasama dengan Kejaksaan dalam rangka melindungi hak-hak normatif tenaga kerja dalam memperoleh berbagai bentuk jaminan sosial tenaga kerja,” sambung Suhedi.

Suhedi mengatakan, dalam Surat Kuasa Khusus itu, pihaknya menyerahkan beberapa perusahaan yang belum melindungi tenaga kerjanya dalam program Jaminan Pensiun untuk segera ditindaklanjuti.

“Selain Cabang Bandung Suci, ada juga dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lodaya yang ikut menyerahkan SKK,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Rudy Irmawan S.H.,M.H mengatakan, dengan adanya penyerahan Surat Kuasa Khusus tersebut maka pihaknya akan melakukan tindak lanjut berupa pemanggilan terhadap pemilik dari perusahaan yang namanya sudah tercantum.

“Kami dari pihak Kejaksaan mendukung penuh upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memulihkan keuangan negara demi kesejahteraan pekerja,” papar Rudy.

Rudy juga menuturkan, dengan adanya Surat Kuasa Khusus ini maka Kejaksaan memiliki landasan kuat untuk menindak lanjuti para pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan perundangan-undangan terkait jaminan sosial.

“Pasti kami tindaklanjuti secepatnya sesuai ketentuan,” pungkasnya.

(arh)

Loading...

loading...

Feeds