Sengketa Lahan Kantor Dinas Peternakan Jawa Barat Tak Kunjung Usai

Suasana mediasi antara pihak ahli waris bersama anggota LSM Manggala Garuda Putih dengan pihak Dinas Peternakan Jabar, Rabu (5/9/2018)

Suasana mediasi antara pihak ahli waris bersama anggota LSM Manggala Garuda Putih dengan pihak Dinas Peternakan Jabar, Rabu (5/9/2018)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sengketa lahan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertenakan Jawa Barat dengan ahli waris Cipta Adikusumah menempuh perjalanan panjang.


Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih bertahan, karena hingga saat ini sertifikat belum di batalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kabag Bantuan Hukum dan Ham Pemprov Jabar, Arif Najimudin mengatakan, hasil mediasi dengan pihak ahli waris ada satu hal perihal pengosongan gedung.

“Sertifikat yang masih dimiliki sebagai barang milik negara, kita tidak bisa serta merta membatalkan dan harus ada upaya hukum lanjutan lewat PTUN,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Dinas Pertenakan Jawa Barat, Rabu (5/9/2018).

Arif juga mengatakan, hal itu akan dilaporkan ke atasannya, untuk pihak Pemprov menentukan sikap dan kebijakan, terkait putusan eksekusi lahan tersebut.

“Kami tidak bisa berbicara tentang aksi yang dilakukan karena ada bidang khusus,” ungkapnya.

Sementara itu, sengketa lahan seluas 2910 meter persegi yang dimenangkan oleh ahli waris R.Cipta Adikusumah bersikeras ingin menempati gedung Dinas Pertenakan per 5 September 2018.

Ratusan anggota LSM Manggala Garuda Putih, menduduki kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat di jalan Dago kota Bandung, terkait putusan eksekusi Mahkamah Agung no 444 P-K/P-D-T/1993/tanggal 29 April 1997.

Situasi sempat sedikit memanas, saat dilakukan mediasi dengan pihak Dinas Peternakan Jabar, yang bertahan tidak menyerahkan aset tanah dan bangunan. Massa merangsek masuk ke halaman kantor, dan sempat terjadi saling dorong dengan aparat kepolisian.

“Kami menuntut hak untuk mengosongkan aset ini, karena sesuai dengan keputusan yang dimenangkan ahli waris sesuai putusan Mahkamah Agung no 444 P-K/P-D-T/1993/tanggal 29 April 1997,” ungkap Kuasa Hukum ahli waris Ucok Rolando.

Ucok menambahkan, pihaknya sudah menunggu selama 2 tahun proses eksekusi, namun kantor milik Pemprov Jabar yang berdiri di lahan sengketa itu tidak dikosongkan.

Eksekusi lahan aset Pemprov Jabar itu, sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Namun mengalami jalan buntu.

Eksekusi tanah dan bangunan seluas 2910 meter persegi itu, didasari atas kemenanhkan gugatan ahli waris dengan terbitnya putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung nomor 444 P-K/P-D-T/1993/ tanggal 29 April 1997.

Selain itu juga diperkuat dengan surat Pengadilan Tinggi Jabar nomor W-11-U/3578/H-T-04-10/2012 yang ditunjukan kepada Ketua PN  Bandung untuk melaksanakan eksekusi.

(nda)

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …