Pendidikan Inklusif, Kebijakan Berbasis Hak Azasi

Workshop Penyusunan Grand Design yang diselenggarakan Save the Children di Alam Wisata Cimahi (4/9/18).

Workshop Penyusunan Grand Design yang diselenggarakan Save the Children di Alam Wisata Cimahi (4/9/18).

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH -Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Imam Santoso MR mengemukakan, kebijakan terhadap pengelolaan pendidikan inklusif di Kab. Bandung Barat telah mendapat perhatian sejak beberapa tahun kebelakang.


Dinas Pendidikan telah menjalin kerja sama terkait pengelolaan pendidikan inklusif dengan Save the Children, sebuah NGO yang bergerak dalam memfasilitasi anak-anak inklusif. Pihaknya merespons positif program yang ditawarkan Save the Children karena program ini mengarah pada upaya guna memfasilitasi hak anak untuk mendapat pendidikan. Dengan demikian, penerapan pendidikan inklusif merupakan kebijakan yang dilandasi oleh penunai terhadap hak azasi anak.

“Pendidikan inklusif diterapkan di Bandung Barat sebagai langkah untuk memfasilitasi hak belajar pada seluruh anak-anak usia sekolah,” ujar Imam Santoso dalam sambutan pembukaan pelaksanaan Workshop Penyusunan Grand Design yang diselenggarakan Save the Children di Alam Wisata Cimahi (4/9/18).

Disampaikan pula pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi seluruh anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (gifted children), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan termarginalkan dari kelompok masyarakat. Dengan demikian, dalam implementasinya, seluruh guru dan stakeholder sekolah harus menyadari keberagaman yang terjadi pada sekolahnya. Melalui keberagaman tersebut treatment yang dilakukan terhadap setiap siswa akan berbeda pula.

“Setiap guru dan stakeholder sekolah harus memiliki kesadaran akan keberagaman yang terjadi di sekolahnya,” ungkap Imam.

Melihat fakta yang ada, siswa terkategori inklusif yang dapat difasilitasi oleh satuan pendidikan di Kab. Bandung Barat baru mencapai 35%. Dengan demikian, masih ada 65% siswa kategori ini yang belum terfasilitasi untuk mengikuti pendidikan. Adanya anak usia sekolah yang belum terfasilitasi tersebut, kurang menguntungkan bagi capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kab. Bandung Barat. Dengan demikian, penyusunan Grand Desain Pendidikan Inklusif yang tengah dikerjakan tersebut akan membantu dalam melakukan akselerasi APS. Grand Desain tersebut harus menjadi acuan semua pihak dalam menetapkan program pendidikan inklusif.

“Keberadaan Grand Desain Pendidikan Inklusif akan membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan akselerasi APS di Kab. Bandung Barat,” pungkas Imam.

Sementara itu, Sekretaris Kelompok Kerja Inklusif Kab. Bandung Barat, Dadang A Sapardan mengungkapkan, sejak tahun 2015, seluruh sekolah di Kab. Bandung Barat didorong untuk dapat memfasilitasi setiap anak usia sekolah yang terkategori inklusif. Dengan demikian, cerita lama yang berisi keluhan bahwa sekolah menolak siswa inklusif tidak terjadi lagi. Namun demikian, fasilitasi oleh sekolah terhadap siswa dengan kategori ini harus pula berdasarkan pengamatan dari psikolog atau guru. Bila calon siswa tergolong berat, maka siswa demikian dapat direkomendasikan ke SLB terdekat yang memiliki guru dengan kekhususan dalam mentreatment siswa tertentu.

“Siswa inklusif ini terkategori pada dua dimensi, yaitu inklusif temporer dan inklusif permanen. Permasalahan adalah pada siswa inklusif permanen, sehingga siswa demikian pada umumnya direkomendasikan pada SLB terdekat,” paparDadang, saat ditanya perihal langkah yang telah dilakukan PokjaInklusif.(*/ymi)

 

Loading...

loading...

Feeds

Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Terjadi penumpukan sampah di Pasar Gedebage, Kota Bandung, Senin (17/5). Tumpukan sampah disebut terjadi menjelang lebaran, akibat …