Melalui Forum Komunikasi, BPJS Kesehatan Cimahi Perkuat Sinergi dengan Stakeholder

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Suksesnya pelaksanaan Pogram JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) tidak terlepas dari peran serta dan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat di setiap daerah, termasuk dalam pelaksaanaannya dibutuhkan kerja sama antar lembaga pemerintahan daerah.


Forum komunikasi adalah salah satu wadah untuk membangun sinergitas antara BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan utama disetiap daerah. Tujuan utamanya ialah untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan para stakeholderterkait pelaksanaan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan meliputi, penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan recana kerja sama yang strategis.

“Forum komunikasi ini juga kami harapkan dapat mendorong tercapainya pemahaman yang sama dari seluruh pihak dalam mendukung 3 aspek penting, yakni  perluasan cakupan kepesertaan untuk mendorong tercapainya Universal Health Coverage(UHC), penegakan regulasi nasional dalam hal kepatuhan, serta peningkatan kualitas layanan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya di sela-sela kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kota Cimahi, Kamis (30/8/2018).

Berdasarkan Instruksi  Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Presiden telah menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan JKN, mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN-KIS, dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar serta SDM kesehatan yang berkualitas.

Dalam kegiatan ini pendaftaran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBD) atau yang umum disebut Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) menjadi fokus utama di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Saat ini jumlah penduduk Kota Cimahi yang telah menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 87%. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan dapat mencapai UHC selambatnya 1 Januari 2019.

“Melalui kegiatan Forum seperti ini, ke depannya kami optimis bisa membangun sinergitas dan hubungan antar lembaga pemerintahan dalam membawa kemajuan yang berarti bagi pelayanan untuk peserta JKN-KIS dan juga menekankan akan pentingnya dukungan pemangku kepentingan  UHC di tahun 2019,” tutup Yudha.

(JS/dh)

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …