Prof Yunahar Ilyas Gantikan Ma’ruf Amin

Jokowi dan KH Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menjalani tes kesehatan sebagai capres-cawapres Pilpres 2019, Minggu (12/8/2018).

Jokowi dan KH Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD Gatot Subroto Jakarta untuk menjalani tes kesehatan sebagai capres-cawapres Pilpres 2019, Minggu (12/8/2018).

POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan rapat pimpinan (rapim) untuk membahas pengganti Ma’ruf Amin pasca ditetapkan sebagai cawapres pendamping Jokowi.


Hasilnya, KH Ma’ruf Amin harus segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI pusat setelah ditetapkan menjadi cawapres Jokowi oleh KPU RI.

“Rapim memutuskan agar menyerahkan sepenuhnya kepada KH Ma’ruf Amin untuk mengambil keputusan final guna menghindari netralitas dan indepedensi MUI yang merupakan tenda besar bagi umat Islam,” ucap Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, KH Muhyiddin Junaidi yang dihubungi pojoksatu.id, Kamis (16/8/2018).

Ditanya soal pengganti Ma’ruf Amin, Muhyiddin menyatakan sedang dalam proses pembahasan. Sebab Peraturan Organisasi (PO) MUI tidak membolehkan Ketum dan Sekum rangkap jabatan di eksektutif dan legislatif.

“Solusinya adalah setelah ia resmi ditetapkan KPU sebagai cawapres 2019, maka ia sudah tidak bisa lagi jadi Ketum MUI dan akan digantikan oleh Waketum MUI, Prof Yunahar Ilyas, MA. Kini tinggal menunggu proses di KPU saja,” tandas Muhyiddin.

Prof Dr Yunahar Ilyas

Selain di MUI, pengganti Ma’ruf Amin di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sedang dipersiapkan.

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj mengatakan, pihaknya akan segera memproses pengganti Ma’ruf Amin sebagai Rais ‘Aam PBNU.

“Sepulangnya nanti dari beliau haji, kami akan mengadakan rapat lengkap mustasyar, syuriyah, tanfidziyah,” kata KH Said Aqil di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

KH Miftahul Akhyar

Dia menjelaskan, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PBNU, Rais Aam tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan politik sehingga KH Ma’ruf Amin harus melepaskan jabatannya di PBNU.

Mengenai siapa penggantinya, KH Said Aqil mengatakan bahwa kemungkinan besar adalah Wakil Rais Aam PBNU, KH Miftahul Akhyar.

“Secara gampang, ya, Wakil Rais Aam naik,” tandas Said Aqil.

(one/pojoksatu/pojokbandung)

Loading...

loading...

Feeds

cikujang

17 Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan

POJOKBANDUNG.com,SUBANG –  Bupati Subang H.Ruhimat, berterima kasih dan mengapresiasi untuk 17 warga atas hibah tanah untuk pembangunan jalan penghubung dua …
Persib

Enggan Lagi Kalah dari Tim Papan Bawah

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Menghadapi Perseru Badak Lampung malam nanti di Si Jalak Harupat, Persib dihantui hasil minor ketika menghadapi tim papan …
kampung

Potensi Bencana di Galian C

POJOKBANDUNG.com,SOREANG – Galian C yang berada di Jalan Soreang-Ciwidey, Kampung Sungapan, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung berpotensi menimbulkan bencana …

PDKB UPT Bandung Siaga Jaga Stabilitas Listrik

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kebutuhan listrik semakin meningkat seiring dengan datangnya alat dan penemuan terbaru yang membutuhkan energi listrik sebagai sumbernya. …
PPB

PPB Perkuat Peran Jurnalis dan Perangi Hoaks

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Menghadapi bonus demografi di Indonesia pada tahun 2045  mendatang, Pemuda Peduli Bangsa (PPB) mengantisipasi hambatan yang akan …
Pemkot

BSM Plus Permudah Informasi Geografis

POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyosialisasikan aplikasi sistem informasi geografis berbasis situs daring bernama Bandung Smart Map Plus (BSM+). …
PNS

Oknum PNS Subang Main Narkoba Berjenis Sabu

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Petugas Kepolisian Polres Subang menangkap seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Subang ditangkap karena …
Persib

Lawan Badak Lampung dengan Skuad Lengkap

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Persib Bandung tinggal menyisakan dua laga di Liga 1 2019. Terdekat, Maung Bandung akan menghadapi Perseru Badak …
PRESIDEN

Demokrat Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden

POJOKBANDUNG.com, Wacana penambahan masa jabatan presiden terus mengemuka, kendati Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak setuju dengan penambahan jabatan kepala …