Di Purwakarta, Pom Mini Tuai Banyak Persoalan

Warga saat membangun area pom mini. Foto:rmoljabar

Warga saat membangun area pom mini. Foto:rmoljabar

POJOKBANDUNG.com, PURWAKARTA – Standardisasi keamanan jenis usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan fasilitas Pom Mini di Kabupaten Purwakarta dinilai sangat minim. Hal itu dianggap menuai sejumlah persoalan.


Selain itu, banyak di antaranya tak mengantongi izin dari instansi terkait. Kondisi tersebut, salah satunya seperti yang terjadi di Kecamatan Plered. Di wilayah itu, ada puluhan pelaku usaha Pom Mini yang diduga tak mengantongi izin usaha.

Camat Plered Rustaman Arifin tak menampik persoalan tersebut. Memang, kata dia, saat ini di wilayahnya banyak bermunculan puluhan pelaku usaha Pom Mini. Namun, pihaknya tak tahu menahu apakah para pelaku usaha PomMini ini berizin atau tidak.

“Hasil pendataan jajaran kami sih, tercatat ada 36 Pom Mini di wilayah kami. Sayangnya, tidak satupun dari para pelaku usaha ini yang melakukan koordknasi dengan kami terkait usaha yang mereka jalani,” ujar Rustam kepada awak media, Kamis (9/8/2018).

Dengan kata lain, sambung dia, sampai saat ini pihaknya tidak tahu siapa yang menangani hal tersebut. Karena, tidak ada konfirmasi sama sekali ke pemerintahan di kecamatan. Tahu-tahu, mereka sudah berdiri dan beroperasi.

Dalam hal ini, ada yang lebih dikhawatirkan pihaknya. Pihaknya menilai, tingkat standar keamanan dari puluhan pom mini yang saat ini berdiri itu sangat minim dan rentan terhadap segala kemungkinan buruk yang kapan saja bisa terjadi.

“Jika terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan maka saya angkat tangan, dan itu menjadi tanggung jawab pengelola pom mini masing-masing,” katanya.

Loading...

loading...

Feeds

DPRD Jabar Imbau Ponpes Taati Prokes

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar M. Sidkon Djampi mengimbau para santri dan pengajarnya taati protokol kesehatan Covid-19. …

Kenaikan Sanksi Prokes Terbentur Pergub

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Penerapan kenaikan sanksi denda untuk pelanggaran protokol kesehatan (prokes) sulit dilakukan. Musababnya, realisasi sanksi tersebut harus melakukan …