Syahrir: Program Kerja Kabupaten Bandung Barat Harus Diteruskan

PELANTIKAN: Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir menyalami Pj Bupati KBB Dadang Muhammad saat pelantikan di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

PELANTIKAN: Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir menyalami Pj Bupati KBB Dadang Muhammad saat pelantikan di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bupati Bandung Barat diminta meneruskan program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) selama menjabat hingga pelantikan bupati definitif. Hal itu berkaitan dengan kebijakan strategis yang harus diselesaikan seijin dari Kemendagri.


“Penjabat itu memiliki kewenangan seperti bupati definitif, hanya saja bedanya saat ada usulan rotasi pegawai harus seijin Kemendagri. Termasuk juga didalamnya menentukan atau membenahi struktur pemerintah daerah untuk keberlangsungan pemerintahan. Sehingga, program pemerintah dapat terus berlanjut dan tidak ada yang tertunda. Jangan sampai ada yang tertunda, pemerintahan ini kan harus tetap berjalan,” kata Syahrir, Ketua Komisi I DPRD Jabar disela pelantikan di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan. Ia meminta Pj Bupati Bandung Barat dapat menyelesaikan berbagai persoalan di KBB meski hanya menjabat sekitar dua bulan. Ia juga meminta para pejabat maupun ASN di Pemkab Bandung Barat dapat bekerja profesional dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat. Iriawan mengancam dirinya tak akan segan melaporkan ASN nakal yang malah bermain dan mengeruk keuntungan pribadi kepada KPK.

“Saya ingatkan kepada jajaran Pemda Bandung Barat, jangan main-main dengan keuangan negara, jangan main-main dengan pelayanan publik. Izin jangan dipersulit. Jangan ada gratifikasi. Pak Presiden sudah memangkas birokrasi. Kalau kita ingin maju, perizinan harus dipangkas. Saya mendengar cukup panjang perizinan di beberapa daerah termasuk KBB. Jangan malah dipersulit,” kata Iriawan.

Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di KBB, persoalan tender memang menjadi kendala tersendiri. Namun ia meminta para Kepala SKPD maupun pejabat terkait di KBB tidak takut atau khawatir melaksanakan tender selama tender tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Bila tender-tender terus ditunda, ia menyebut masyarakat KBB yang akan dirugikan.

“Jika tender dilakukan dengan benar, tinggal dijalankan saja. Tapi saya akan dalami dulu permasalahan tender di Bandung Barat ini. Di waktu dua bulan ini saya ingin berkontribusi sedikit demi kebaikan Bandung Barat,” kata Dadang.

(mun/man)

 

Loading...

loading...

Feeds

DWP Jabar Gelar Pelatihan Budi Daya Tanaman Hias

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana …

Petugas Temukan Kompor Listrik di Lapas Banceuy

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy melakukan razia terhadap warga binaannya untuk menyikapi kejadian kejadian di masyarakat, …

Penerima Vaksinasi Masih Fleksibel

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketentuan siapa yang bisa menerima vaksin Covid-19, masih fleksibel. Pasalnya, belum ada hasil penelitian yang valid mengenai …

2.280 File Vaksin Sinovac Tiba

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Sebanyak 2.280 file vaksin telah tiba di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Kamis (25/2/2021). Vaksin Sinovac kiriman …

Pemkab Siapkan 1.000 Hektar Lahan

POJOKBANDUNG.com, SUBANG – Bupati Subang, H. Ruhimat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi IV Dr. H Sutrisno, terkait program …