APBD TA 2017 Meningkat, Ini Catatan DPRD untuk Pemprov Jabar

Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (25/07/2018). Foto:rmoljabar

Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (25/07/2018). Foto:rmoljabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2017.


Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (25/07/2018) tersebut menyatakan bahwa pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dibandingkan 2016 lalu.

Laporan Badan Anggaran DPRD Jabar yang dibacakan Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Yod Mintaraga menyebutkan pendapatan daerah di TA 2017 telah terealisasi sebesar Rp 32 Triliun lebih atau 102% lebih dari target yang ditetapkan sebesar Rp 31 Triliun lebih. Ada kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2016 yang tercapai 100,4% lebih yaitu sebesar Rp 27 Triliun lebih. Capaian ini dapat menjadi indikasi perkembangan perekonomian di Jawa Barat yang semakin meningkat.

“Pada dasarnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam skala makro dapat dijadikan indikasi semakin berkembangnya perekonomian di Jawa Barat, karena penerimaan yang bersumber dari PAD secara konseptual berbasis pada pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan perkembangan suatu daerah,” papar Yod.

Sedangkan belanja daerah pada TA 2017 terealisasikan sebesar Rp 32 Triliun lebih atau 95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 34 Triliun lebih. Pencapaian ini meningkat dibandingkan Tahun Anggaran 2016 yang terealisasi 93,66% atau sebesar Rp 27 Triliun lebih.

Meski meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaian belanja daerah yang belum mencapai target 100% menjadi catatan dari DPRD untuk pihak pemerintah provinsi Jawa Barat.

Badan Anggaran DPRD Jabar menilai bahwa kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah masih kurang maksimal.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam merealisasikan perencanaan tersebut diantaranya terdapat beberapa kegiatan yang hasilnya belum maksimal, kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi di lapangan, serta tidak optimalnya target penerimaan deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini ada.

Untuk itu, Badan Anggaran DPRD Jabar berharap pihak Pemerintah Provinsi Jabar untuk lebih mematangkan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …