Terima Laporan dari GGMH, Disdik Jabar Siap Telusuri Pungli di Sekolah

BONGKAR PUNGLI) Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Firman Adam saat menerima perwakilan GGMH di Disdik Jabar, Senin (30/7/2018).

BONGKAR PUNGLI) Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Firman Adam saat menerima perwakilan GGMH di Disdik Jabar, Senin (30/7/2018).

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemberantasan pungutan liar (pungli) di sekolah disambut positif Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Firman Adam. Sikap tegas orang nomor dua di Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar ini saat menerima laporan dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GGMH). Firman meminta jajarannya terutama Balai VI dan Balai III untuk mengklarifikasi terkait informasi yang disampaikan GGMH.


Bahkan, ia berjanji akan menindak tegas terhadap pelaku seperti yang dituduhkan Koodinator GGMH, Torkis Parlaungan.
Firman memerintahkan jajarannya langsung terjun ke SMKN 2 Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk minta konfirmasi dan klarifikasi, hari ini (31/7/2018).

Sementara itu, dalam aksi demonya di kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman, Senin (30/7), GGMH menyayangkan regulasi penyelenggaraan pendidikan secara jelas menyatakan larangan guru dilarang menjual buku kepada peserta didik.

Koodinator GGMH, Torkis Parlaungan mengungkapkan praktik mafia pendidikan ditemukan di SMKN 2 Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di sekolah tersebut, lanjut dia, terjadi pungutan liar (pungli) sebesar Rp 150 ribu yang diperintahkan oknum kepala sekolah melalui oknum guru sekolah tersebut sejak 2015-2016. Pungli ini dilakukan setiap pencairan uang sertifikasi guru.

Tak hanya pungli sertifikasi. Aksi serupa juga dilakukan pemotongan gaji ke-13 dan THR 2016. Tim hukum GGMH sendiri akan menindaklanjuti dan menyiapkan langkah langkah hukum pidana. Termasuk penahanan ijazah yang dilakukan sekolah tersebut.

(man/mun)

Loading...

loading...

Feeds

Larang Warga Mudik, Kapolri Minta Maaf

POJOKBANDUNG.com – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah melarang adanya mudik pada periode libur …